Peran Strategis Indonesia dalam ASEAN SUMMIT 2025

Peran Strategis Indonesia dalam ASEAN SUMMIT 2025

Oleh

Daniel Mohammad Rosyid @Rosyid College of Arts

Latar Belakang

KTT ASEAN 2025 ini akan berpangsung sejak Minggu hari ini hingga Selasa 26-28 Oktober 2025 di Kuala Lumpur. Indonesia harus mengambil peran penting untuk mengkonsolidasikan ASEAN agar tidak sekadar menjadi satelit China. Ini merefleksikan kegelisahan strategis yang dihadapi oleh kawasan. Peran yang Diharapkan dari Indonesia di ASEAN Summit 2025 ini sebagai negara dengan penduduk, ekonomi, dan kekuatan geopolitik terbesar di ASEAN, harapan terhadap Indonesia selalu tinggi. Peran tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. Secara Geopolitik : “The Honest Broker dan Pendamai”

● Penengah dalam Sengketa Laut China Selatan : Indonesia diharapkan terus memimpin dalam perumusan Code of Conduct (COC) yang substantif dan mengikat. Diplomasi Indonesia yang relatif netral dan dihormati semua pihak (AS, China, dan anggota ASEAN lainnya) membuatnya cocok menjadi fasilitator yang kredibel. Indonesia harus mendorong COC yang tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas.
● Menjaga “ASEAN Centrality” : Di tengah tarik-menarik AS-China, Indonesia harus menjadi penjaga utama prinsip “ASEAN Centrality”. Artinya, ASEAN harus tetap menjadi poros utama arsitektur keamanan dan kerja sama di kawasan, bukan sekadar arena persaingan kekuatan besar. Indonesia harus memastikan bahwa keputusan ASEAN lahir dari konsensus internal, bukan tekanan eksternal.
● Stabilisator Demokrasi dan Politik : Dengan pengalaman transisi demokrasi yang sukses, Indonesia dapat menjadi contoh dan pendorong stabilitas politik di kawasan, khususnya bagi negara-negara seperti Myanmar. Peran Indonesia dalam menekan junta Myanmar untuk melaksanakan Konsensus Five-Point Peace harus terus konsisten.

2. Secara Geoekonomi : “Penggerak Kemandirian Ekonomi Kawasan”

● Memperkuat Integrasi Ekonomi Regional : Indonesia harus memimpin dalam menghidupkan kembali semangat ASEAN Economic Community (AEC). Ini berarti mendorong penghapusan hambatan nontarif, mempermudah arus investasi, dan memperkuat connectivity.
● Mendorong Rantai Pasok Regional : Untuk mengurangi ketergantungan berlebihan pada satu negara (seperti China), Indonesia dapat memprakarsai pembentukan rantai pasok yang lebih terintegrasi di dalam ASEAN. Misalnya, memanfaatkan kekayaan mineral nikel Indonesia untuk industri baterai dan EV, yang kemudian diintegrasikan dengan basis manufaktur di Thailand dan Vietnam, serta pasar di seluruh ASEAN.
● Digital Economy dan Fintech : Sebagai rumah bagi banyak “unicorn” teknologi, Indonesia dapat memimpin dalam merumuskan kerangka kerja ekonomi digital ASEAN yang inklusif, aman, dan memfasilitasi arus data lintas batas (Cross-Border Data Flow).

3. Secara Geobudaya: “Jangkar Identitas dan Solidaritas ASEAN”

● Mempromosikan “People-Centered ASEAN”: Indonesia harus mendorong agar ASEAN tidak hanya tentang pemerintah dan ekonomi, tetapi juga tentang rakyat. Memperkuat program pertukaran pelajar, seniman, dan tenaga profesional akan membangun ikatan sosial yang lebih kuat di tingkat akar rumput.
● Soft Power dan Diplomasi Budaya : Melalui kekuatan budaya pop (musik, film, kuliner) dan warisan budaya, Indonesia dapat membantu membentuk narasi bersama tentang identitas ASEAN yang dinamis dan mandiri.
● Ketahanan Budaya : Di era disrupsi digital, Indonesia dapat mengusulkan kerja sama untuk melestarikan warisan budaya lokal dari homogenisasi global, sekaligus memanfaatkan teknologi untuk mempromosikannya.

Model European Union Cocok untuk ASEAN di Masa Depan?

Ini adalah pertanyaan klasik dalam studi Kawasan. Jawaban singkatnya adalah: Tidak sepenuhnya cocok, dan tidak perlu menjadi EU. ASEAN harus menemukan jalurnya sendiri.

1. Kesesuaian Model European Union (EU) ASEAN untuk ASEAN

Lembaga seperti Komisi Eropa memiliki kewenangan atas negara anggota. Kerjasama Antar-Pemerintah. Prinsip non-interference dan keputusan berdasarkan konsensus/mufakat adalah kunci. Tidak Cocok. Kedaulatan nasional adalah harga mati bagi sebagian besar anggota ASEAN. Model supranasional akan ditolak mentah-mentah.

Integrasi Ekonomi Pasar tunggal, mata uang bersama (Euro), kebijakan fiskal yang terkoordinasi. Pasar dan basis produksi tunggal, namun tanpa mata uang bersama. Integrasi yang lebih longgar. Tidak Cocok untuk saat ini. Keragaman tingkat ekonomi yang sangat lebar (dari Singapura hingga Laos) membuat kebijakan moneter dan fiskal bersama sangat sulit.

Integrasi Politik & Hukum Parlemen Eropa yang dipilih langsung, Mahkamah Eropa yang memiliki yurisdiksi kuat. Tidak ada lembaga legislatif atau yudikatif regional yang setara. Tidak Cocok. Perbedaan sistem politik (demokrasi, otoriter, monarki) membuat integrasi politik hampir mustahil.

Keamanan Bersama Pakta Pertahanan Bersama (lewat NATO, meski EU juga mengembangkan PESCO). Tidak ada pakta pertahanan bersama. ZOPFAN (Zone of Peace, Freedom and Neutrality) mendasari kebijakan. Sangat Tidak Cocok. Perbedaan aliansi keamanan (beberapa dekat dengan AS, lainnya dengan China) dan sensitivitas isu kedaulatan membuat pakta pertahanan bersama tidak realistis. Model EU dibangun dari sejarah traumatis Perang Dunia II yang mendorong integrasi sangat dalam untuk menghilangkan kemungkinan perang.Konteks sejarah dan politik ASEAN berbeda. Kekuatan ASEAN justru terletak pada fleksibilitasnya.

2. ASEAN harus memperdalam integrasinya dengan cara yang sesuai konteks :

● “ASEAN Way 2.0” : Tetap mempertahankan konsensus dan non-interference, tetapi dengan mekanisme yang lebih lincah. Misalnya, “konsensus minus satu” jika satu negara menghambat keputusan penting untuk kepentingan kolektif.
● Integrasi Sektoral : Fokus pada integrasi di sektor-sektor spesifik terlebih dahulu yang lebih mudah dicapai, seperti: energi terbarukan, ketahanan pangan, kesehatan, dan ekonomi digital.
● Komunitas Keamanan ASEAN : Bukan aliansi militer, tetapi forum untuk membangun kepercayaan, transparansi, dan kerja sama keamanan non-tradisional (seperti perang siber, terorisme, bajak laut).

Simpulan
Pada ASEAN Summit 2025 di Kuala Lumpur ini, Indonesia dituntut untuk tampil bukan sekadar sebagai peserta, tetapi sebagai penggerak, konsolidator, dan visioner.

1. Secara praktis, Indonesia harus membawa proposal konkret untuk memperkuat ekonomi digital, mempercepat Code Of Conduct, dan menangani krisis Myanmar.
2. Secara strategis, Indonesia harus terus mewartakan visi bahwa ASEAN yang kuat, mandiri, dan terpadu adalah kepentingan nasional semua anggotanya. Tujuannya bukan untuk “mengimbangi” China secara konfrontatif, tetapi untuk menciptakan posisi tawar yang setara sehingga kerja sama dengan China (dan kekuatan besar lainnya) berlangsung secara saling menguntungkan, bukan hubungan patron-klien.

Dengan pendekatan yang percaya diri, inklusif, dan berlandaskan kepentingan kolektif jangka panjang, Indonesia dapat memimpin ASEAN menuju masa depan di mana kawasan ini menjadi pemain utama, bukan sekadar pion, dalam percaturan geopolitik global.

(Kuala Lumpur. 26 Oktober 2025)