Kepala BPKAD Iwan Abdillah (baju putih) berdiskusi dengan Kepala Pusdi PDPM ITS.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mojokerto bersama tim Pusat Studi Potensi Daerah dan Permberdayaan Masyarakat (PDPM) melaksanakan kegiatan diskusi persiapan penyusunan standar satuan harga (SHS) dan harga satuan pokok kegiatan (HSPK) Tahun 2027. Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Selasa, 28 Oktober 2025 di Kantor BPKAD Kabupaten Mojokerto. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BPKAD, M. Iwan Abdillah, SH., S.Sos., M.Si., Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Paradisa Eva D., S.STP., M.Med.Kom., Kepala Pusdi PPDM, Dr. Sutikno, M.Si. dan tim.
Kepala BPKAD Kabupaten Mojokerto, Iwan Abdillah, menyampaikan perkenalan sebagai Kepala Badan yang baru. Program kerja di awal Tahun 2026 adalah penyusunan SSH dan HSPK. SSH dn HSPK ini sebagai pedoman dan acuan semua organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) Tahun 2027.
Kepala PDPM ITS, Dr. Sutikno, M.Si. menyampaikan ITS sudah beberapa tahun mendampingi BPKAD Kabupaten Mojokerto dalam penyusunan SSH dan HSPK. ITS juga mendampingi Pemerintah Kota Mojokerto dalam penyusunan SSH dan HSPK. ITS mempunyai standar baku dalam penyusunan HSPK. Semua tahapan kegiatan penyusunan SSH dan HSPK dapat dilihat oleh BPKAD dan semua OPD. Mulai dari sosialisasi, usulan ODP, survei, monev dan diseminasi hasil. Kertas kerja penyusunan SSH dan HSPK diberikan kepada BPKAD. Semua OPD dapat melihat dan mengecek barang dan jasa yang akan digunakan dalam penyusunan RKA. Apabila ada harga yang kurang wajar, OPD dapat menyampaikan masukan. Sebelum pengesahan, ITS memberikan kesempatan kepada BPKAD dan OPD untuk mengecek hasil akhir. Sehingga semua tahapan dilaksanakan secara transparan.
Tim BPKAD Kabupaten Mojokerto berdiskusi dengan Tim Pusdi PDPM ITS
Kegiatan penyusunan Standar Satuan Harga (SHS) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2027 ini selaras dengan peta jalan riset dan pengabdian masyarakat Pusat Studi Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya yaitu tata kelola pemerintah daerah. Kegiatan ini juga sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Suistanble development Goals (SDGs) yaitu tujuan nomer (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dan tujuan nomer (17) kemitraan dalam mencapai tujuan. (Har).
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mojokerto bersama tim Pusat Studi Potensi Daerah dan Permberdayaan Masyarakat (PDPM)
Walikota Mojokerto, Hj. Ika Puspitasari, SE., membuka kegiatan sosialisasi Peraturan Walikota Mojokerto No. 21 Tahun 2025 tentang Standar Satuan
Pusat Studi (Pusdi) Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) Direkorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) Institut Teknologi Sepuluh