KESELARASAN REGULASI – PUSAT – PROPINSI DAN KABUPATEN KOTA DALAM PENINGKATAN INVESTASI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN Sejak 2014 masalah UU 26, no 27 tahun 2007, juncto UU 1 tahun 2014 dan Undang2 No 34 tahun 2014. Dengan terbitnya UU 23 tahun 2014 , menjadikan koordinasi dan berpindahnya kewenangan pengelolaan Laut dan Pesisir sampai dengan 12 mil laut ke Propinsi. Perundangan tersebut diatas pada hematnya sudah final, bagaimana kita semua mengupayakan sehingga Operasionalisasi bisa berjalan baik termasuk dalam rangka meningkatkan Iklim Investasi di Sektor Kelautan dan Perikanan. PERLU KITA MENGABDI – PRAKTISI – PARA AHLI – HAPPI – PENGGIAT MITRA BAHARI – BAHU MEMBAHU – TUNJUKKAN – PADAMU NEGERI KITA BERBAKTI BILA PERLU BANTUAN MOHON HUBUNGI : Dr. Shade No WA 0852 3605 5540 Suber :Facebook FTK-ITS
Sebuah prestasi gemilang telah diraih oleh tim mahasiswa yang dipimpin oleh seorang mahasiswa S2 Teknik Elektro ITS. Mereka berhasil
Pembangunan Zona Intergritas mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari
Berangkat dari perolehan penghargaan Juara 1 lomba IdenTIK (Indonesia Entrepreneur TIK) kategori Private Sector 2022 lalu, INCLUDE Technology Indonesia