[Surabaya, 5 Agustus 2024] – Rapat Koordinasi Identifikasi dan Integrasi Data Ekonomi dan Keuangan Syariah digelar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Malang pada Senin, 5 Agustus 2024. Acara ini, diharapkan dapat memperkuat sinergi dan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan khusunya di Jawa Timur dan Nasional pada umumnya.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk lembaga keuangan syariah, pelaku industri halal, serta perwakilan dari berbagai instansi pemerintah. Semua pihak berharap bahwa rapat koordinasi ini dapat membawa perubahan positif dan kemajuan signifikan bagi ekonomi syariah di Jawa Timur. Peserta yang hadir sebanyak 100 orang yang terdiri dari bagian Perekonomian Kabupaten/ Kota se- Jawa Timur, OPD lingkup Provinsi Jawa Timur yang memiliki program pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah, akademisi dan praktisi.
Selama kegiatan, para peserta mendapatkan pengetahuan berharga, dari sejumlah narasumber ahli. Materi peran bank Indonesia Dalam penguatan ekonomi dan Keuangan syariah di Jawa Timur disampaikan oleh Barik Bathaluddin, Deputy Direktur Bank Indonesia Jawa Timur. Sedangkan, Arah Kebijakan dan Program Strategis Pembangunan Nasional di Sektor Ekonomi Syariah disampaikan oleh Umar Aditiawarman, Direktorat Industri Produk Halal KNEKS.
Skor Indonesia pada sektor Keuangan Syariah (30%) dan PRM (10%) masih cukup jauh dibanding negara Muslim lainnya. Namun, ada peluang besar bagi Indonesia meningkatkan kontribusi ekspor produk halal ke negara-negara OKI terdapat pada sektor Makanan & minuman, farmasi, kosmetik dan fesyen.
Sekitar 200 ribu ton daging sapi/kerbau dan 300 ribu ekor masih bergantung pada impor. Banyaknya jumlah tempat pemotongan Hewan (TPH) yang tersebar di tengah-tengah masyarakat tidak memenuhi standar halal, higienis dan sanitasi (NKV) menyebabkan pemenuhan kebutuhan daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) tidak tercapai.
“Kurangnya jumlah penyelia halal berkompetensi (1.244) khusus untuk RPH dan jumlah Juleha bersertifikasi halal (2.375) masih menjadi kendala proses sertifikasi halal RPHR/U, “ tambah Umar.
— Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) turut berkontribusi dalam rangkaian Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35
— Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Taiwan dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) resmi
— Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) turut berkontribusi dalam Diskusi Panel “Penguatan Peran Lembaga Halal