Kampus ITS, Opini — Setiap 1 Mei, suara buruh kembali memenuhi ruang-ruang publik di penjuru negeri, menuntut keadilan yang belum juga selesai diwujudkan. Namun, di balik riuh tuntutan tersebut, masih ada suara yang berjalan lebih pelan, menghadapi ketimpangan tanpa selalu mendapat ruang yang sama untuk didengar.

Buruh, sebagaimana didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merupakan setiap orang yang bekerja untuk orang lain dan menerima upah. Peran mereka tersebar di berbagai sektor dan menjadi penopang utama roda perekonomian. Meski demikian, persoalan klasik seperti upah, perlindungan kerja, dan jaminan kesejahteraan terus berulang tanpa penyelesaian yang benar-benar tuntas.

Lelah yang Tak Didengar

Di antara berbagai persoalan tersebut, ada satu kelompok yang kerap luput dari sorotan publik, yakni pekerja perempuan. Kehadiran mereka tidak sedikit, bahkan mendominasi di sejumlah sektor industri. Namun, perjalanan yang mereka hadapi sering kali tenggelam dalam narasi besar perjuangan buruh secara umum.

Di sisi lain, bagi banyak perempuan, bekerja bukanlah satu-satunya tanggung jawab mereka. Tidak sedikit pekerja perempuan juga memikul beban rumah tangga yang tidak ringan. Beban ganda ini mempersempit ruang gerak mereka, sementara tuntutan pekerjaan tetap berjalan tanpa melihat kondisi yang dihadapi. Tidak jarang, usaha yang mereka keluarkan harus lebih besar hanya untuk memperoleh pengakuan yang setara. 

Ketidakadilan yang Terus Berulang

Ketimpangan ini terlihat jelas dalam persoalan upah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia pada Februari 2025 menunjukkan rata-rata upah perempuan sebesar Rp2,61 juta per bulan, lebih rendah dibandingkan laki-laki yang mencapai Rp3,37 juta. Dari data itu, perempuan hanya memperoleh sekitar 77 persen dari rata-rata upah laki-laki meskipun bekerja dalam ruang yang sama.

Kesenjangan upah ini bukanlah hal baru di Indonesia. Dilansir dari CNBC Indonesia, sepanjang 2020 hingga 2024 perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan konsisten berada di kisaran 19 persen hingga hampir menyentuh 30 persen. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan tersebut bukan sekadar kebetulan, melainkan pola yang terus bertahan.

Tidak berhenti pada upah, keterbatasan akses terhadap hak dasar juga masih menjadi persoalan yang harus dihadapi pekerja perempuan. Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2025 melaporkan banyak pekerja perempuan belum mendapatkan cuti yang layak termasuk cuti menstruasi dan cuti melahirkan dengan upah penuh. Dalam praktiknya, kebutuhan yang seharusnya menjadi hak ini justru kerap dipandang sebagai beban tambahan.

Suara yang Kian Lantang

Situasi ini memperlihatkan bahwa dunia kerja belum sepenuhnya menjadi ruang yang setara bagi seluruh elemen. Perempuan tidak hanya menghadapi tuntutan pekerjaan, tetapi juga batasan-batasan yang kerap tidak terlihat. Di tengah perjuangan tersebut, suara mereka sering kali tertinggal di balik narasi besar perjuangan buruh.

Namun, kondisi ini tidak sepenuhnya berjalan tanpa ada perubahan. Pekerja perempuan dengan lantang mulai mengambil ruangnya, menyuarakan pengalaman dan tuntutan melalui berbagai cara. Tidak hanya di jalanan, tetapi juga melalui karya, diskusi, dan keterlibatan dalam mendorong kebijakan yang lebih inklusif.

Momentum Hari Buruh seharusnya tidak hanya menjadi pengingat atas persoalan yang ada, tetapi juga dorongan untuk melihat lebih dalam siapa saja yang masih belum benar-benar didengar. Bagi perempuan yang terus bertahan dan bekerja di tengah berbagai keterbatasan, setiap langkah yang diambil adalah bagian dari perubahan itu sendiri. Selama suara tersebut terus hidup dan disuarakan, harapan untuk dunia kerja yang lebih adil akan tetap ada. (*)

Ditulis oleh:
Nadhifa Raghda Syaikha
Departemen Teknik Mesin
Angkatan 2024
Reporter ITS Online