Kampus ITS, ITS News — Krisis kelistrikan berupa pemadaman bergilir yang melanda sebagian wilayah Indonesia belakangan ini memicu kerugian ekonomi. Menanggapi fenomena tersebut, pakar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menekankan urgensi pembenahan tata kelola sistem kelistrikan nasional sekaligus percepatan transisi energi sebagai langkah preventif.
Ketua Pusat Studi Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik ITS Dr Ir Arman Hakim Nasution MEng menjelaskan bahwa keandalan listrik bergantung pada tiga pilar utama. Ketiga pilar tersebut meliputi kesiapan pembangkit, kekuatan jaringan transmisi, dan jaminan pasokan energi primer. “Kalau salah satu terganggu, maka sistem juga akan terganggu sehingga ketiganya harus dijaga keandalannya,” terangnya.
Melanjutkan penjelasannya, Arman menilai sistem kelistrikan Indonesia saat ini masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap energi fosil, khususnya batu bara. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh kelemahan implementasi kebijakan domestic market obligation (DMO) serta belum optimalnya sinkronisasi antarlembaga dalam menjamin pasokan energi primer.
Di sisi lain, proyeksi kebutuhan listrik yang sempat diperkirakan menurun pascapandemi justru meleset akibat meningkatnya aktivitas industri dan pesatnya pembangunan infrastruktur digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem kelistrikan nasional memerlukan perencanaan yang lebih adaptif agar mampu mengantisipasi perubahan kebutuhan energi yang terus berkembang.
Anggota Dewan Pakar ITS ini menegaskan bahwa pemadaman listrik secara massal membawa dampak kerugian operasional masif bagi masyarakat dan sektor usaha. Sebagai langkah mitigasi strategis, ia mendorong pemerintah untuk serius mengeksekusi transisi menuju Energi Baru Terbarukan (EBT). “Pasokan EBT domestik yang melimpah dapat meredam dampak volatilitas harga energi global sekaligus memangkas beban subsidi negara,” urainya.
Dalam praktiknya, Arman merekomendasikan desentralisasi energi melalui konsep prosumer, yakni masyarakat berperan sebagai produsen sekaligus konsumen energi. Arman menilai pendekatan ini dapat meningkatkan ketahanan pasokan listrik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sistem kelistrikan yang terpusat.
Salah satu bentuk penerapannya adalah pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap skala rumah tangga. Biaya pembangkitan listriknya sekitar Rp1.100 per kilowatt hour (kWh), lebih rendah dibandingkan tarif listrik konvensional yang mencapai sekitar Rp1.400 per kWh. “Partisipasi publik seperti PLTS atap ini perlu didukung penuh dan tidak dipersulit regulasinya,” tegas dosen Departemen Manajemen Bisnis ITS tersebut.
Menutup penjelasannya, Arman mengimbau adanya pemikiran sistemik dari pembuat kebijakan agar tata kelola rantai pasok energi lebih tangguh menghadapi ancaman krisis. Gagasan kemandirian energi ini sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-7 mengenai Energi Bersih dan Terjangkau. “Dibutuhkan kepemimpinan yang berani mengambil keputusan tepat agar rakyat tidak semakin terbebani,” ujarnya mengakhiri. (*)
Reporter: Dicka Elkana Putra
Redaktur: Andra Eka Wijayanti