Joko Susanto MSc, salah satu pembicara dalam NES mengungkapkan ada
tiga tahap strategi yang harus dirampungkan oleh pemerintah jika tidak ingin tenggelam di pasar global. "Strategi tersebut adalah sertifikasi, efisiensi dan klasifikasi," ungkap pria yang akrab disapa Joko ini.

Hingga saat ini, pemerintah masih dalam tahap sertifikasi. Tahap sertifikasi merupakan jenjang saat pemerintah mulai mendaftarkan semua produk dan jasa dalam pasar ASEAN. Joko menilai pemerintah bekerja sangat lambat dalam hal ini.

Dosen Jurusan Hubungan Internasional Universitas Airlangga (UNAIR) ini mencontohkan dalam produk susu kedelai. Produk susu kedelai yang dijual di supermarket kebanyakan adalah produk Malaysia, karena sudah tersertifikasi internasional. "Sedangkan prooduk Indonesia malah harus mengantri karena sertifikasinya masih dalam tahap lokal," ujar pria berperawakan ceking ini.

Setelah tahap sertifikasi selesai, PR pemerintah tidak begitu saja selesai. Yang kedua adalah efesiensi pasar ekonomi. Efisiensi adalah pemaksimalan peran produk atau jasa. "Baru yang ketiga adalah kolektivitas," lanjut pria berambut cepak ini.

Kolektivitas adalah kebersatuan antara pengusaha di Indonesia. Memang untuk menghadapi gencarnya serangan produk dan jasa asing, pemilik usaha serumpun harusnya bersatu untuk mengahadapi tantangan ekonomi bersama.

Contohnya saja dalam industri tekstil. Saat ini, Indonesia mengahadapi ancaman besar dalam industri ini. Ancaman datang dari negara Thailand dan China. Bila dibiarkan terus meneruts, Joko mengutarakan bisnis tekstil Indonesia akan mati. "Untuk itulah sangat perlu persatuan dari sesama pelaku industri untuk mempertahankan pasar Indonesia dari gempuran produk asing," jelas Joko.

Joko juga menghimbau agar kolektivitas usaha tidak dipolitisi. Kolektivitas harus murni untuk kepentingan pengusaha Indonesia, bukan sebagai jalan utuk mendapatkan kekuasaan. Sesama pengusaha harus bergandengan tangan, bahkan untuk memprotes ke pemerintah untuk memblokir impor produk dari luar negeri."Kita sudah punya asas koperasi, jangan ikut dikorupsi juga," tegasnya.

Dalam menjalankan ketiga tahap persiapan tersebut, pemerintah harus tahu kapan menggunakan minimum strategi atau mode defensif dengan mode agresif. Yang dimaksud mode defensif adalah saat Indonesia berusaha mempertahanakan diri dari serbuan negara lain baik dalam hal modal, jasa maupun barang. "Sedangkan mode agresif adalah saat kita bisa menyerang balik lawan kita dengan efektif," ujar Joko.

Hingga saat ini, pemerintah Indonesia masih saja menggunakan mode defensif. Hal itu cenderung merugikan karena lama kelamaan serangan ekonomi dari negara lain akan semakin gencar. Pemerintah wajib tahu kapan harus mempertahankan industri lokal Indonesia. Namun juga merencanakan startegi balasan untuk lawan. "Dengan strategi matang dan timing yang tepat, Indonesia baru mampu menggenggam pasar ASEAN," pungkasnya. (gol/akh)