Demikian disampaikan Rektor ITS, Jumat (2/2) siang berkait dengan adanya tudingan Kepala Badan Pengawas Kota Batu, Ridwan, tentang keterlibatan ITS dalam proses penerimaan PNS di Kota Baru. “Tudingan itu memang memberatkan, namun, sementara ini ITS hanya akan menyampaikan kondisi obyektif seputar seleksi CPNS. Selain melalui media, kami akan klarifikasi ke Pemkot Batu,” katanya.
Diungkapkan Nuh, ITS akan menjelaskan wewenang ITS dan pihak-pihak terkait dalam seleksi serta bagaimana proses seleksi tersebut, karena bisa jadi apa yang dituduhkan kepada ITS itu salah presepsi. ”Jadi yang kami lakukan hanya klarifikasi. Itu saja yang akan kami lakukan sementara ini, kami belum bisa menyatakan akan mengambil langkah lain. Melalui klarifikasi ini diharapkan ITS bisa memposisikan dirinya,” tuturnya.
Sementara itu, ditemui terpisah, Kepala Pusat Komputer (Puskom) ITS, Dr Ir Ari Santoso DEA mengatakan bahwa sebagai orang yang diberi kepercayaan dan wewenang pada saat pelaksanaan CPNS, ia membantah kalau ITS ikut terlibat dalam kekacauan penerimaan 83 PNS honorer di Kota Batu. Pasalnya, kewenangan ITS dalam proses seleksi CPNS Jatim amat terbatas. ”ITS hanya bisa mengelola data yang diterima dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan calon pegawai yang ikut seleksi. ITS tidak boleh mengubah dan mengumumkan data itu. Karena itu kami keberatan dituding ikut andil dalam persoalan 83 PNS honorer di Kota Batu yang datanya tidak masuk dalam pusat data BKN, sehingga belum diangkat,” katanya.
Ari Santoso menyampaikannya terkait tudingan Kepala Badan Pengawas Kota Batu, Ridwan, kepada ITS. Ridwan menyatakan ITS ikut andil menyebabkan data PNS hororer itu tidak masuk dalam pusat data BKN. Tudingan itu didasarkan pada peran ITS sebagai pengolah data peserta seleksi.
Diungkapkan Ari, ada beberapa pertanyaan terkait dengan kekacauan itu yang harus dijawab. Yakni apakah data mereka tidak masuk dalam pusat data BKN atau pengumuman. Harus dijawab pula apakah pengumuman hasil seleksi yang dikeluarkan Pemkot Batu sesuai dengan hasil yang dikeluarkan ITS dan ditandatangani Pemprov Jatim.
“Sebelum pengumuman penerimaan CPNS honorer, ITS bersama Pemprov telah mengundang panitia daerah untuk melihat hasil pemeriksaan dan pengolahan data yang dilakukan Puskom ITS, saat itu memang ada beberapa kesalahan, terutama dengan data tanggal lahir dan masa kerja dari para peserta, karena itu sebelum diumumkan kami telah menyerahkan kepada panitia daerah untuk mengoreksi ulang data-data tersebut, agar pada saat pengumuman tidak menimbulkan masalah,” papar Ari.
Ia kemudian mengungkapkan bahwa Puskom ITS menyerahkan semua hasil tes honorer itu dan kemudian dikembalikan lagi ke ITS sebelum diumumkan dan ditandatangani oleh ITS yang mengeluarkan data, pihak Pemprov, dan pihak Pemkot atau Pemkab.
Persoalannya, kata Ari bernada tanya, apakah yang diumumkan di masing-masing daerah, termasuk di Kota Batu itu sesuai dengan hasil pengumuman yang telah ditandatangani itu atau tidak. “Terus terang ini saya tidak tahu. ITS hanya sebatas pengolah data dan memeriksa hasil pekerjaan dari para honorer itu,” katanya. (Humas/ftr)