Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat Tya Tirta Sari SSos MIKom saat memaparkan materi dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik 2025 di ITS

Kampus ITS, ITS News –  Transparansi informasi merupakan hal yang krusial dalam keberlanjutan sebuah institusi. Berangkat dari inisiasi tersebut, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) 2025 di Ruang Sidang Senat Gedung Rektorat ITS, Kamis (18/12), yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap keterbukaan informasi publik.

Dalam sambutannya, Wakil Rektor III Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Teknologi Sistem Informasi ITS Imam Baihaqi ST MSc PhD menekankan perlunya keseimbangan antara kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi publik. Menurutnya, setiap individu perlu bijak dalam menentukan informasi mana yang layak disebarkan dan yang harus dijaga kerahasiaannya. “Langkah ini penting untuk meminimalkan risiko kebocoran data yang bersifat sensitif,” ujarnya.

(dari kanan) Wakil Rektor III ITS Imam Baihaqi ST MSc PhD, Kepala BUK4L ITS Dr Any Werdhiastutie ST MSi, dan Tenaga Ahli KIP Tya Tirta Sari SSos MIKom pada Forum Konsultasi Publik 2025 di Gedung Rektorat ITS

Imam menambahkan, penyelenggaraan FKP ini merupakan salah satu upaya ITS untuk lebih meningkatkan kesadaran akan praktik keterbukaan informasi yang tepat. Selain itu, kegiatan ini juga berperan memperkuat zona integritas di lingkungan kampus, sekaligus mendukung pencapaian visi ITS sebagai World Class University.

Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat (KIP) Tya Tirta Sari SSos MIKom memaparkan, tidak semua informasi bersifat publik. Ia menambahkan, terdapat empat kategori informasi publik, yakni informasi berkala, serta-merta, tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan karena sifatnya rahasia. “Klasifikasi ini penting agar informasi disampaikan secara tepat tanpa melanggar aturan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Tya menambahkan, informasi berkala mencakup hal-hal seperti kalender akademik dan laporan rutin institusi. Informasi serta-merta adalah hal-hal yang berdampak luas, misalnya pemadaman listrik atau gangguan teknis. Sementara informasi tersedia setiap saat hanya diberikan apabila ada permohonan resmi dari masyarakat.

Salah satu sivitas akademika ITS saat bertanya terkait pentingnya menyeleksi informasi pada Forum Konsultasi Publik (FKP) 2025 ITS

Terkait permohonan informasi, Tya menjelaskan bahwa ITS harus menerapkan prosedur verifikasi yang ketat terhadap setiap pemohon informasi. Hal tersebut dapat disesuaikan dengan jenis pemohon, baik individu, kelompok, maupun badan hukum. “Agar dapat memastikan akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan data yang bersifat sensitif,” imbuhnya.

Selain itu, ia juga mengapresiasi ITS sebagai salah satu perguruan tinggi yang memiliki layanan informasi yang sudah dinilai informatif di antara perguruan tinggi lainnya. Menurutnya, pencapaian ini menunjukkan komitmen ITS dalam menyediakan data yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Sebagai informasi, ITS telah berhasil meraih predikat sebagai Badan Publik Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 untuk kategori Perguruan Tinggi Negeri di Jakarta, Senin (15/12) lalu.

Melalui FKP ini, ITS kembali menunjukkan kontribusinya dalam mendukung beberapa poin pada Sustainable Development Goals (SDGs). Poin-poin tersebut di antaranya adalah poin ke-4 terkait Pendidikan Berkualitas, poin ke-8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, serta poin ke-9 yakni Industri, Inovasi dan Infrastruktur.

Terakhir, melalui forum ini Imam berharap agar pemahaman sivitas akademika ITS terhadap keterbukaan informasi publik semakin meningkat. Dengan begitu, pelayanan informasi kepada masyarakat dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel. “Semoga dengan ini ITS dapat semakin maju dan dipercaya oleh masyarakat luas,” tutupnya penuh harap. (HUMAS ITS)

Reporter: Khaila Bening Amanda Putri