Bertalt Bracht, seoran penyair Jerman pernah menuliskan buta yang terburuk adalah buta politik. Karena dari kebutaan politik, hadir kemiskinan dan kerusakan suatu negara. Namun dalam diskusi, diungkapkan bahwa Indonesia hanya butuh waktu 10 tahun untuk mencapai angka golongan putih (golput) sebesar 39%. Padahal Amerika serikat membutuhkan waktu 400 tahun hingga mencapai angka golput 40%.
Hal ini tak lepas dari dosa-dosa partai politik yang mencetak pemimpin Indonesia masa kini. Contohnya saja fakta bahwa 317 dari 524 kepala daerah sejak tahun 2005 terindifikasi korupsi (sumber:kemendagri,red). Teguh Rachmanto ST, salah satu pembicara dalam diskusi terbuka tersebut mengungkapkan, pemilu 2014 ibaratnya hanya pepesan kosong. Penentu yang sebenarnya merupakan penyelenggaranya. "Golput itu nggak keren. Golput jaman orde baru dulu baru keren," celetuk pria yang karab disapa Teguh ini.
Peserta diskusi juga mengungkapkan kekahawatiran akan pemilih pemula yang banyak terdapat di antara kalangan mahasiswa. Menanggapi hal tersebut, Teguh mengkungkapkan pemilih pemula merupakan bonus demografi dalam pemilu legislatif 2014 kali ini. Dan memang pemilih pemula merupakan tipe pemilih yang paling gampang dibohongi. Maka dari itu, parpol banyak mencalonkan artis," ungkap Teguh.
Bustomi, pengamat politik Universitas Airlangga (UA) juga membagi tips bagi pemilh agar tidak salah menentukan pilihannya dalam pemilu legislatif 2014 mendatang. Caranya adalah dengan mengamati parpol mana yang menjadi penyumbang kasus korupsi melalui media, mengamati parpol mana yang hanya gencar melakukan aksi menjelang kampanye saja. Dan tentunya tidak memilih hanya karena satu tokoh dominan dalam parpol.
Politik merupakan usaha bersama warga negara demi kebaikan warga negara. "Mensejahterakan masyarakyat bukan hanya tugas parpol," ungkap Bustomi. Maka dari itu, sebagai calon pemimpin negara, mahasiswa harus senantiasa aktif dan kritis dalam menentukan pilihannya.
Awasi Partai Politik
Selain membahas tentang cara menjadi pemilih yang cerdas, diskusi ini juga membahas tentang tugas warga negara untuk senantiasa mengawasi kinerja partai politik di Indonesia. Setiap tahunnya, partai politik menerima dana lebih dari 8 milyar dari Anggara Tunai Belanja Negara (APBN). Sehingga selayaknya partai politik dapat menjalankan fungsinya sesuai yang diamanatkan UU Partai Politik tahun 2011.
Bustomi mengungkapkan partai politik merupakan lembaga berjenjang. Di sekitar kita selalu ada kantor anak cabang dari partai politik. Sebagai mahasiswa, kita harus memiliki wawasan yang luas dan analisa yang tajam dalam mengawasi partai politik.
Melalui kantor anak cabang tersebut kita harus mengawasi apa parpol itu konsisten menjalankan programnya dan tidak hanya aktif menjelang pemilu saja. Apa programnya nyata diterapkan dalam masyarakat ataukah hanya janji yang digemborkan selama kampanye berlangsung saja. Dengan begitu, kita dapat menjathkan pilihan kita secara tepat pada saat pemilu berlangsung. "Sekaligus mengambalikan fungsi partai politik yang sejatinya ada untuk kepentingan rakyat," pungkasnya. (gol)