Ilustrasi elemen yang menjadikan wilayah tangguh dari pandemi

Kampus ITS, ITS News — Pandemi Covid-19 tidak hanya menimbulkan permasalahan kesehatan namun juga sosial ekonomi. Menyoroti hal itu, Departemen Studi Pembangunan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menyelenggarakan forum diskusi terbuka bertajuk Development Talk dengan mengundang Sulfikar Amir, seorang Associate Professor di Nanyang Technological University. Pada edisinya yang ketiga, Departemen Studi Pembangunan ITS ingin memberikan gambaran mengenai kesiapan Indonesia dalam melaksanakan kenormalan baru.

Sejauh ini pandemi Covid-19 belum juga mereda. Virus ini masih menghantui masyarakat global dan merobohkan pilar-pilar ekonomi dunia. Tujuh bulan setelah kemunculannya pertama kali, beberapa negara kini mulai menunjukkan keberhasilannya dalam menangani pandemi ini dan menunjukkan keadaan yang stabil dengan penurunan angka penularan yang sangat drastis. Namun ada pula negara yang angka penambahan kasus positifnya masih terus melonjak.

Beberapa negara di dunia sudah memberlakukan penutupan wilayah baik secara total maupun parsial untuk menghentikan kerumunan massa yang berpotensi menjadi sumber penyebaran virus. Penutupan sekolah, pemulangan pekerja dari tempat bekerja, dan larangan pembuka pusat perbelanjaan nonesensial adalah beberapa contoh kebijakan yang diterapkan. Namun jika keadaan ini terus berlanjut dalam periode yang lama, akan timbul masalah baru yakni ketidakstabilan sektor sosial dan ekonomi.

Oleh karenanya muncul istilah kenormalan baru yang berarti suatu keadaan beradaptasi terhadap lingkungan dalam bentuk penyesuaian perilaku untuk kembali beraktivitas normal dengan mengedepankan protokol kesehatan. Kemudian muncul pertanyaan tentang kriteria apa saja yang harus dipenuhi sehingga suatu wilayah dinyatakan siap menerapkan kenormalan baru ini.

Menurut Sulfikar, ada lima pilar dalam pelaksanaan kenormalan baru yakni kapasitas tes Covid-19 yang tinggi, pengawasan yang ketat, pelacakan kontak yang kuat, kapasitas fasilitas kesehatan, dan wawasan mengenai risiko. Butuh kerja sama yang kuat antara masyarakat dengan pemerintah. “Peran masyarakat dalam hal ini adalah mematuhi segala protokol kesehatan dan menambah pengetahuan akan wawasan risiko pandemi Covid-19,” tegas pria yang merampungkan sarjananya di Institut Teknologi Bandung tersebut.

Mengambil studi kasus di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Sulfikar mencari bagaimana tingkat wawasan akan risiko pandemi Covid-19 di sana. Ia menggunakan analisis korelasi Spearman dengan variabel berupa pengetahuan, ekonomi, proteksi diri, informasi, modal sosial, dan wawasan risiko. Dari penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa dari skala 1 sampai 5, angka wawasan risiko masyarakat DKI mencapai angka 3,46.

“Angka ini masih belum mencapai standar minimum, setidaknya indeks wawasan akan risiko pandemi harus mencapai angka empat untuk sebuah wilayah siap dikatakan menjalani fase kenormalan baru,” ucap pria yang menjalani studi doktoralnya di Rensselaer Polytechnic Institute ini.

Ilustrasi hubungan kerja sama pemerintah dengan masyarakat untuk menurunkan angka penularan COVID-19

Lebih lanjut, Sulfikar memberikan ilustrasi mengenai hubungan kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam penanganan Covid-19 untuk menghindari kelumpuhan ekonomi. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan memberikan arahan kepada masyarakat menggunakan basis data yang aktual sehingga masyarakat lebih teredukasi dan mudah mendapat informasi terbaru dan faktual. Bekal inilah yang menjadi pondasi wawasan masyarakat untuk mendorong perilaku yang aman sesuai dengan protokol kesehatan.

Hal ini terbukti dari negara-negara yang kini berhasil mengontrol pandemi Covid-19, sebagai contoh Korea Selatan. Elemen sosial yang menunjukkan tingkat kepatuhan masyarakat Korea Selatan kepada protokol kesehatan yang didasari atas pemahaman masyarakat mengenai risiko dari pandemi Covid-19 menjadi kunci penurunan laju transmisi.

“Sehingga untuk mewujudkan suatu wilayah yang tangguh dari pandemi Covid-19 harus terwujud terlebih dahulu suatu kebiasaan yang aman dari tiap individu dan penegakan kebijakan social distancing yang ketat untuk menurunkan laju transmisi virus,” imbuh pria yang juga merupakan penulis dari The Technological State in Indonesia: the Co-constitution of High Technology and Authoritarian Politics ini.

Fase kenormalan baru dapat menjadi bumerang jika masyarakat belum memiliki kesadaran dan wawasan risiko yang baik. Alih-alih mengembalikan kekuatan ekonomi, daerah yang memaksakan diri untuk menjalani kenormalan baru bisa saja menghadapi gelombang kedua dari pandemi Covid-19. Sehingga dalam hal ini pemerintah sebagai pembuat kebijakan hendaknya memikirkan secara matang sebelum mengambil suatu langkah kedepan. (ram/lut)