Puluhan civitas akademika ITS, terutama mahasiswa dan dosen ITS mengikuti bedah buku berjudul Pengumuman : Tidak Ada Sekolah Murah, Kamis pagi(17/11). Mereka tampak serius menyimak komentar salah satu anggota tim persiapan ITS – PTBHMN, Dr Surya Rosa Putra MSc mengenai pendidikan sekolah yang ada di Indonesia.

Di acara yang digelar UKM Penalaran ini, Dr Surya Rosa Putra MSc, salah satu anggota tim persiapan ITS – PTBHMN, mengungkapkan pernyataan yang cukup mengagetkan. Ia menyatakan bahwa pendidikan sekolah yang ada di Indonesia selama ini, baru melahirkan tetesan air mata. Namun, buru-buru Surya melanjutkan, realitas ini tidak hanya dialami oleh negara Indonesia saja tapi gejalanya juga sudah tersebar ke negara-negara lain. “Hal ini bisa diamati adanya tingginya kesenjangan antara ilmuwan dan teknokrat dengan apa yang dipraktekkan di masyarakat,” alasannya. Seharusnya, kecepatan perkembangan ilmu dan teknologi yang pesat dapat meminimalisir kesenjangan itu.

Akibat relitas ini, ITS sebagai sosok instansi pendidikan juga harus mengubah struktur ilmu dan orientasi ke depan, “Sekarang orientasi kita lebih ke stakeholder dengan melibatkan semua pihak di dalamnya,” tandas Surya. Jika perguruan Tinggi (PT) lebih berorientasi ke pasar, maka ujung-ujungnya seperti saat ini yaitu muncul PT yang dikomersialisasikan. Akibatnya, akses masuk ke PT sangat terbatas. “Untuk itulah, sudah saatnya PT harus lepas dari seluruh pengaruh komersil,” papar Surya menambahkan.

Hal itu selaras dengan kerangka pendidikan yang dicanangkan oleh UNESCO mengenai otonomi kampus. “Otonomi kampus artinya musti bebas pengaruh PT dari pemerintah. Sampai detik ini kurikulum kita masih diatur pemerintah,” jelas Surya panjang lebar. Namun lanjutnya, jika dipikirkan kita juga tidak akan bisa lepas sama sekali dari pemerintah karena butuh dana besar untuk membiayai pendidikan.

ITS sendiri dalam proses persiapan menuju PTBHMN, mencoba tidak lepas seutuhnya dari pemerintah. Jika menjadi PTBHMN, adanya pembagian pendanaan yaitu 65 persen dana ditanggung pemerintah dan sisanya dibiayai oleh ITS. “Kalau nggak mau, kita nggak jadi PT BHMN,” kilah Surya. Namun, rencana ini sekarang masih dalam pembahasan di pusat karena meskipun pemerintah menanggung 65 persen dana, ITS tetap berharap diberi kewenangan penuh mengelolanya. Solusinya, “Dikti sekarang sedang mengusulkan ke DPR untuk membuat Undang-undang baru yaitu UU BHMN, semoga otonomi kampus dapat tercapai,” harap Surya.(th@/rin)