Lelalaki yang akrab disapa Sigit ini menerangkan, dengan ITS sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) maka program sarjana dan diploma harus dipisah. Hal ini karena ranah pendidikan yang berbeda.
Program sarjana akan fokus internasionalisasi akademik dan hasil riset untuk mewujudkan ITS sebagai World Class University (WCU). "Sedangkan Fakultas Vokasi lebih fokus pada hilirisasi yaitu menghasilkan riset terapan dan riset industri untuk masyarakat," katanya seraya menunjuk kertas presentasi.
Dengan berubahnya fokus pendidikan, maka menurut Sigit karakteristik sistem pembelajaran juga harus di ubah. Terdapat beberapa perubahan seperti komposisi pendidikan dengan 30 persen teori dan 70 persen praktik. Perubahan lain adalah magang industri yang akan dilakukan satu semester untuk seluruh program vokasi. "Perubahan kurikulum tersebut akan diterapkan di tahun 2018," ujar Sigit.
Selanjutnya Sigit menjelaskan program diploma nantinya akan lebih banyak belajar di luar kelas seperti laboratorium, workshop, dan lapangan. "Pengajarnya tidak hanya dosen biasa, nantinya kami akan mendatangkan praktisi dari luar yang punya pengalaman langsung di bidang yang akan diajarkan," terangnya.
ITS sendiri saat ini telah memiliki enam departemen di Fakultas Vokasi. Keenam departemen itu di antaranya adalah Departemen Teknik Mesin Industri, Departemen Teknik Elektro Otomasi, dan Departemen Teknik Kimia Industri. Sisanya adalah Departemen Teknik Instrumentasi, Departemen Statistika Bisnis, dan Departemen Infrastruktur Sipil. (yan/hil)
Kampus ITS, ITS News – Transparansi informasi merupakan hal yang krusial dalam keberlanjutan sebuah institusi. Berangkat dari inisiasi tersebut,
Surabaya, ITS News – Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) memperkuat perannya dalam mendorong pendidikan berkelanjutan melalui audiensi bersama Dinas
Kampus ITS, ITS News — Apresiasi mahasiswa yang aktif berorganisasi, Lembaga Pengelola Dana Abadi (LPDA) Institut Teknologi Sepuluh
Kampus ITS, ITS News — Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) secara resmi