Sebenarnya, pengkaderan adalah istilah yang dipakai untuk kegiatan pengenalan mahasiswa baru (maba) terhadap lingkungan ITS. Artinya, pengkaderan  adalah suatu kegiatan memberikan arahan dan bantuan informasi kepada maba supaya mengetahui seluk beluk kampus mulai dari akademik, kompetensi, prospek, aktivitas hingga lingkungan dan budaya suatu jurusan. Namun dalam perkembangannya, pengkaderan banyak diartikan sebagai tindakan buruk dari mahasiswa senior ke juniornya.

Herman  menceritakan, mulai tahun 1995 belum ada tindakan yang lebih baik terhadap proses pengkaderan kecuali pelarangan. Padahal, setiap individu di ITS mengetahui jika proses pengkaderan tersebut masih berlangsung. ”Seperti menjadi budaya,” ucapnya.

Yang terjadi, pengkaderan diartikan sama dengan pengumpulan masa. Akibatnya, setiap pengumpulan masa menjadi berkonotasi buruk.  Padahal kenyataannya, masih ada yang sukses dan memberikan efek positif. ”Sebut saja LKMM (latihan kepemimpinan dan manajerial mahasiswa, red) atau kegiatan kerohanian,” terang dosen Teknik Mesin ini.

Untuk itulah, tahun ini proses pengkaderan maba dilegalkan oleh pihak birokrasi. ”Legal yang dimaksud sudah ada kesepakatan antara pihak birokrasi dengan mahasiswa terkait pengkaderan yang seharusnya,” lanjutnya.

Intinya, pelaksanaan pengkaderan harus sesuai dengan surat edaran dari pembantu rektor. Ia pun menekankan hal ini bertujuan untuk menekan efek buruk dari citra pengkaderan sendiri. ”Sebenarnya, sebelum adanya surat ini, telah ada surat Rektor berkaitan dengan pengkaderan, hanya saja tidak dilaksanakan dengan baik,” jelasnya.

Dalam surat edaran ini, batasan yang diberikan terhadap proses pelaksanaan pengkaderan adalah maksilmal tiga kali Sabtu dan Minggu. Di dalamnya, juga  tegas melarang adanya tindakan fisik dan mental yang menjatuhkan dan merendahkan martabat orang lain.

 Surat edaran ini juga memberikan batasan mengenai penugasan kepada maba. ”Perkumpulan di luar jadwal yang telah disusun tidak ada,” terang alumni Teknik Mesin ITS ini.  Yang tidak kalah penting, adalah pemberi materi adalah mereka yang berkompeten dibidangnya.

Herman pun menekankann jika keputusan pelegalan pengkaderan ini juga merupakan bentuk tantangan bagi para mahasiswa senior untuk bisa bertanggung jawab. ”Saya sebenarnya bisa menghentikan, tetapi saya akan menghilangkan kesempatan bagi mereka untuk belajar tanggung jawab,” ungkap Herman.

Bagi mantan Ketua Jurusan (Kajur) Teknik Mesin ini, kesepakatan ada untuk dijalankan. Segala bentuk pelanggaran akan mempertaruhkan tanggung jawab mereka sebagai sebagai seorang senior.

Segala bentuk pelanggaran dari kesepakatan akan dikenai sanksi sebagi wujud pertanggungjawaban. ”Tidak hanya kepada Kahima (Ketua Himpunan) saja, tetapi juga kepada semua elemen yang turut berpartisipasi seperti IC, SC, dan OC,” jelasnya.

Berkaitan dengan bentuk kegiatan, Herman menyarankan jika pengkaderan harus diorientasikan terhadap kegiatan yang bermanfaat. Terutamake arah keprofesian, kompetensi dan kerohanian. Meski begitu, ia juga membolehkan adanya kegiatan sampingan seperti senam ataupun outbond. ”Namun,  senior tidak hanya sebagai instruktur tetapi juga sebagai pelaku juga,” tambahnya.

Soroti Kegiatan UKM

Selain menyoroti kegiatan pengkaderan, Herman juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Menurutnya, selama ini antara UKM dan Organisasi Mahasiswa (Ormawa) seperti BEM dan HMJ terjadi pengotakan kegiatan dan tidak pernah ada keinginan untuk berjalan bersama.

”UKM itu lebih keorganisasi, bukan keprofesian,” lanjut Herman. Selain sarana mencetak pretasi dalam minat bakat, UKM seharusnya juga melakukan pematangan organisasi. (ran/rik)