
Ransiki, ITS News — Distrik Ransiki di Manokwari Selatan terkenal sebagai salah satu sentra penghasil biji kakao dengan kualitas tinggi di Papua Barat. Namun, Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) 2026 menemui bahwa sebagian besar kelompok usaha tani masih menjalankan aktivitas ekonomi secara individual dan subsisten.
Khairun Nisa SIP MA selaku ketua TEP 11 ITS 2026 itu menyampaikan bahwa aktivitas ekonomi di Ransiki hanya bergantung pada tiga pasar saja. Para petani dan nelayan, hingga masyarakat secara luas bergantung pada tiga pasar dengan kriteria masing-masing untuk memenuhi kebutuhan dan menjual hasil produksi. “Jadi hanya ada satu pasar yang menjual kebutuhan pokok, satu pasar yang menjual hasil tangkapan nelayan, dan satu lagi hanya buka saat sore,” terang Nisa.
Masyarakat sekitar juga menghadapi kendala rendahnya kapasitas tata kelola organisasi, lemahnya pencatatan keuangan usaha, dan minimnya jejaring kemitraan usaha. Terjadi pula ketergantungan terhadap tengkulak sebagai penyalur distribusi utama hasil produksi pertanian.

Kondisi sosial ekonomi itu mengakibatkan nilai tambah ekonomi kawasan belum mampu dinikmati secara optimal oleh masyarakat lokal. Permasalahan mengenai rendahnya kapasitas kelembagaan dan BUMDES di Kawasan Transmigrasi Momi Waren ini juga divalidasi oleh laporan TEP 2025. “Melalui laporan TEP tahun lalu itu menekankan perlunya penguatan kelembagaan ekonomi dan peningkatan kapasitas tata kelola keuangan masyarakat,” jelas Dosen Studi Pembangunan ITS tersebut.
Untuk menjawab permasalahan tersebut, kelompok merancang beberapa program utama yang dibagi ke dalam tiga sektor utama kawasan, yakni perkebunan, perikanan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tim memetakan luaran berupa pengelompokan kondisi kelembagaan ekonomi masyarakat.
Hal tersebut guna mengetahui bagaimana status kelembagaan ekonomi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, UMKM, kelompok tani, dan kelompok nelayan di kawasan. Lebih lanjut, tim akan menyusun modul Pelatihan Penguatan Kelembagaan Ekonomi demi menjaga keberlanjutan program setelah tim meninggalkan lokasi tugas.

Kolaborasi Lintas Sektor
Dalam pelaksanaannya, akselerasi program kerja tim didukung oleh berbagai pihak. Mulai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Selatan, seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, hingga Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM.
Peningkatan kapasitas SDM pun mendapat dorongan penuh oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta DPMPTSP. “Kelancaran program pun turut didukung oleh pelaku usaha lokal, seperti UMKM Ikan Asap dan Abon Ikan Ransiki, kelompok masyarakat termasuk Kelompok Petani Kakao, hingga Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan,” ujar Nisa.
Selain pemberdayaan ekonomi masyarakat, tim juga akan melakukan penyusunan dokumen risalah kebijakan untuk pemerintah. Dokumen akan diajukan sebagai rekomendasi kebijakan bagi Kementerian Transmigrasi dalam mengembangkan kelembagaan ekonomi kawasan lebih lanjut.
Terakhir, agar program yang dikerjakan tidak berhenti saat tim kembali, Nisa dan tim telah menyiapkan exit strategy melalui mekanisme serah terima, serta kaderisasi. Modul pelatihan yang telah disusun akan diserahkan kepada masyarakat yang dinilai cakap selama proses kegiatan berlangsung.
Inisiasi penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat Ransiki mencerminkan dalam dukungan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Melalui program penguatan ekonomi produktif, tim berupaya meningkatkan nilai tambah komoditas lokal. Hal itu sejalan dengan SDGs ke-8 tentang Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.
Selain itu, penguatan ekonomi yang disokong dengan kolaborasi lintas sektor yang kuat demi menjaga keberlanjutan jangka panjang juga selaras dengan SDGs poin ke-17. Yakni berkaitan dengan Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. (*)