Bandung, ITS News — Persoalan limbah elektronik atau electronic waste (e-waste) kini menjadi salah satu tantangan lingkungan global yang semakin mendesak. Melalui kolaborasi antara Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Institut Teknologi Bandung (ITB), isu tersebut dibahas dalam Institut Teknologi Bandung Model United Nations (ITB MUN) 2026 yang berlangsung di Mercure Bandung City Centre, Kota Bandung, Jumat (26/6) hingga Minggu (28/6) lalu.

Bentuk kolaborasi tersebut ditunjukkan melalui kepercayaan ITB MUN kepada mahasiswa ITS Aldiez Rizkia Centrinova untuk menjadi Head Chair atau Ketua Majelis di bawah mandat United Nations Environment Programme (UNEP). Pada ruang diplomasi internasional ITB MUN 2026, Council United Nations Environment Programme (UNEP) mengangkat topik Byproducts of Tomorrow: Establishing Frameworks on Equitable E-Waste Management sebagai fokus utama diskusi.

Melalui topik tersebut, para delegasi diajak membahas pengelolaan e-waste dari berbagai sisi. Mulai dari perdagangan limbah elektronik lintas negara, keberadaan sektor daur ulang informal, penerapan Extended Producer Responsibility (EPR), kesenjangan kapasitas pengelolaan limbah antarnegara, hingga dampak salah kelola e-waste terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Pemilihan UNEP sebagai council juga sejalan dengan perannya sebagai badan PBB yang mendorong agenda lingkungan global dan kerja sama antarnegara dalam isu polusi, perubahan iklim, biodiversitas, serta persoalan limbah yang terus berkembang. Dalam forum tersebut, Aldiez sebagai Head Chair memastikan arah diskusi berlangsung substantif, diplomatis, dan sesuai mandat UNEP.

Melalui ITB MUN 2026, Aldiez juga memperkenalkan MUN sebagai ruang bagi generasi muda untuk keluar dari zona nyaman sekaligus mengasah kemampuan komunikasi, berpikir kritis, negosiasi, dan kepemimpinan. Salah satu isu utama dalam diskusi adalah ketimpangan pengelolaan e-waste antara negara maju dan negara berkembang.

Negara maju seperti Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Kanada umumnya memiliki regulasi, teknologi, serta infrastruktur daur ulang yang lebih kuat, termasuk penerapan Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive di Uni Eropa. Sementara itu, negara berkembang seperti Ghana, Nigeria, Thailand, Indonesia, India, dan sejumlah negara Asia Tenggara masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, lemahnya pengawasan, serta ketergantungan terhadap sektor daur ulang informal.

Ketimpangan ini semakin terlihat ketika perangkat elektronik bekas dari negara maju dikirim ke negara berkembang dengan label “barang bekas”, “donasi”, atau “perangkat yang masih dapat diperbaiki”, meskipun sebagian sudah tidak berfungsi dan justru menambah beban limbah di negara penerima. “Dari persoalan tersebut, para delegasi menekankan bahwa pengelolaan e-waste tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga menyangkut ekonomi, pekerjaan, dan keadilan sosial,” papar Aldiez.

Dinamika pembahasan ini terlihat dalam enam sesi komite UNEP ITB MUN 2026 yang mencatat 133 intervensi delegasi. Terdiri atas 83 General Speakers’ List (GSL), 61 Moderated Caucus (MC), dan 17 Consultation of the Whole (COTW). Selain itu, terdapat 149 poin partisipasi dan 42 motion yang diajukan, dengan 27 motion berhasil disahkan.

Pembahasan e-waste dalam ITB MUN 2026 menegaskan bahwa limbah elektronik bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan keadilan, kesehatan, ekonomi, dan tanggung jawab global. Menurut Aldiez, posisi head chair memberinya ruang untuk memastikan setiap delegasi tidak hanya menyampaikan kepentingan negaranya, tetapi juga mencari titik temu.

Solusi e-waste tidak bisa hanya berbicara tentang larangan ekspor atau pembangunan fasilitas daur ulang. Solusi yang adil harus memikirkan pekerja informal, kapasitas negara berkembang, tanggung jawab produsen, dan pengawasan perdagangan lintas negara,” tambah mahasiswa Departemen Sistem Informasi ITS tersebut.

Aldiez juga berpesan agar mahasiswa ITS tidak takut mengambil peran dalam ruang internasional, khususnya dalam isu yang mempertemukan teknologi, lingkungan, dan keadilan global. Mahasiswa ITS tidak boleh hanya berbicara tentang kemajuan teknologi, tetapi juga harus berani membahas konsekuensinya. “Isu e-waste menunjukkan bahwa inovasi bisa menciptakan manfaat besar, tetapi juga dapat menimbulkan ketimpangan ketika limbahnya justru membebani negara berkembang, pekerja informal, dan lingkungan,” ungkapnya.

Melalui kolaborasi ini, ITS tidak hanya memperkuat perannya dalam forum akademik dan diplomasi internasional, tetapi juga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Kolaborasi ini sejalan dengan SDG 12 tentang Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab, khususnya target 12.4 dan 12.5 tentang pengelolaan limbah berbahaya serta pengurangan limbah melalui pencegahan, daur ulang, dan penggunaan kembali. (*)