(Dari kiri) Wakil Kepala Pusat Studi Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik ITS Mukhamad Muryono SSi MSi PhD, Wakil Rektor IV ITS Prof Agus Muhamad Hatta, ST MSi PhD, Direktur Utama PT Digital Syariah Technology Hambali, dan Kepala Diskominfo Surabaya Muhammad Fikser dalam kegiatan penandatanganan perjanjian kerja sama antara ITS dan Pemkot Surabaya

Kampus ITS, ITS News — Layanan masyarakat yang transparan dan bebas manipulasi merupakan salah satu aspek yang penting untuk dihadirkan. Mewujudkan hal tersebut, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menandatangani perjanjian kerja sama untuk mengimplementasi blockchain di sektor perizinan pada 18 Juli lalu. 

Kepala Pusat Studi Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik (PSPI-KP) ITS Dr Ir Arman Hakim Nasution MEng menjelaskan, penerapan teknologi blockchain akan diprioritaskan pada perizinan pertanahan dan bangunan. Hal ini dikarenakan hingga saat ini masih banyak persoalan terkait hak guna bangun maupun sengketa tanah. “Sistem ini akan menjamin kehadiran transparansi dan kepastian hukum di bidang pertanahan,” tegasnya.

Arman menambahkan, teknologi ini memungkinkan pencatatan data perizinan dapat direkam secara permanen dan tidak dapat diubah. Dengan sifat sistem yang terdesentralisasi dan aman, data yang sudah tersimpan akan terproteksi dalam blok berantai sehingga potensi manipulasi maupun duplikasi data dapat dihindari. 

Selain itu, Arman menekankan bahwa pemanfaatan blockchain juga dapat memberikan jaminan integritas data. Teknologi ini memungkinkan data dan proses perizinan dapat diperiksa oleh khalayak luas sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan data oleh pemerintah. “Dengan begitu masyarakat dapat memeriksa keaslian data dan tidak perlu khawatir adanya rekayasa,” paparnya.

Kepala PSPI-KP ITS Dr Ir Arman Hakim Nasution MEng di Indonesian Blockchain Centre ITS Chapter

Dosen Departemen Manajemen Bisnis ITS ini memaparkan bahwa Indonesia Blockchain Centre (IBC) ITS Chapter memegang peranan penting dalam pengembangan sistem blockchain untuk layanan pertanahan ini. Mulai dari desain arsitektur sistem, uji coba keamanan data, hingga pelatihan bagi aparatur pemerintah kota. “Hal ini sebagai aksi nyata untuk memastikan sistem dapat berfungsi secara optimal,” jelas Arman. 

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa sistem perizinan berbasis blockchain ini rencananya akan diluncurkan kepada publik pada awal September mendatang. Guna memudahkan masyarakat beradaptasi dengan sistem baru ini, Pemkot Surabaya turut menyiapkan fitur layanan chatbot yang tersambung dengan portal perizinan.

Wakil Rektor IV ITS Prof Agus Muhamad Hatta bersama Kepala Diskominfo Surabaya Muhammad Fikser ketika menandatangani perjanjian kerja sama antara ITS dan Pemkot Surabaya pada 18 Juli lalu

Selain sektor perizinan, Arman menambahkan bahwa teknologi blockchain juga akan diterapkan pada bidang ketahanan pangan. Sistem ini nantinya akan memantau rantai pasok pangan mulai dari distribusi hingga ketersediaan stok di Surabaya sehingga kebijakan terkait ketahanan pangan dapat disusun dengan lebih akurat.

Kolaborasi ini juga tak lepas dari peran Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Dr Agus Imam Sonhaji ST MMT yang menjadi salah satu penggagas implementasi teknologi blockchain dalam layanan publik. Melalui kerjasama ini, ITS kembali menunjukan kontribusinya dalam pemenuhan poin Sustainable Development Goals (SDGs) ke-9, yakni tentang industri, inovasi, dan infrastruktur. (*)

Reporter: Khaila Bening Amanda Putri
Redaktur: Ricardo Hokky Wibisono