Kegiatan tahunan jurusan Teknik Geodesi FTSP, PIT 2005, telah memasuki tahun kedua. Kali ini diambil tema Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kesejahteraan Rakyat. Pertemuan setengah hari ini menampilkan para pakar sebagai pembicara.

Pembicara dalam PIT 2005 antara lain kepala kantor PBB Surabaya II, Irfan Nasution SH, Kasi Pendataan Dir PBB dan BPHTP Ditjen Pajak Depkeu RI, Agung Budi Wibowo ST MT, serta ketua REI Jatim, Ir Sutoto Yakobus MBA.

Sebagai orang yang berwenang dalam penarikan PBB di wilayah Surabaya, Irfan Nasution SH mengatakan jumlah penarikan pajak Surabaya per tahun mencapai Rp 206 miliar. Hal itu ternyata masih jauh dari rencana PBB yang berkisar Rp 426 M. ”Untuk itu kini kita getol menerapkan zero toleran kepada wajib pajak. Terutama badan atau perorangan potensial pajak kita gebrak duluan,” kata Irfan mantap.

Fungsi pajak sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, juga masih diragukan oleh pria beruban ini. Dikatakannya jika tujuannya itu kenapa layanan umum masyarakat seperti jalan dan air masih jelek. Padahal jika ditilik ulang, pajak di Indonesia ini tergolong lain. Jika di negara lain pajak selalu mengikuti konjungtur ekonomi, di Indonesia malah berlawanan. ”Lha, kemana larinya PBB kita?” tanya Irfan.

Selama ini di Instansi Irfan hanya bertugas mengumpulkan pajak dari subjek pajak. Setelah terkumpul segera disetor kepada pemerintah kota untuk dimanfaatkan. ”Yah mari kita himbau kepada Pemkot untuk memakai pajak dengan maksimal. Mari kita pantau sama-sama,” kata jebolan fakultas hukum Unair ini.

Hal senada juga dikeluhkan Ir Sutoto Yakobus MBA, ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jatim. Diungkapkan Yakob dalam materinya, PBB di Mata Pengembang Real Estate, selama ini terjadi ironi buat pengembang. Pengembang yang memberi nilai tambah terhadap suatu lahan dan pengembang juga yang merasakan konsekuensi kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). ”Padahal saat ini kontribusi properti di PBB sangat besar,” kata pria asal Semarang ini.

Sementara itu pembicara Agung Budi Wibowo ST MT lebih memaparkan teknologi dan kendala dalam mamaksimalkan perolehan PBB. Saat ini Direktorat PBB dan BPHTP sudah memanfaatkan teknologi citra untuk data PBB dan sedang dikembangkan di seluruh kantor PBB di Indonesia.

Pemanfaatan SIG pun, dikatakan Agung, kini selalu diikuti perkembangannya oleh instansinya. Dir PBB dan BPHTP ditjen Pajak Dep Keuangan RI tengah mengembangkan Sistem Manajemen Informasi Pajak Terpadu (SMIPT). Melalui jaringan website SMIPT dapat diakses dan menampilkan beragam info dari wajib pajak.”Nantinya tidak menutup kemungkinan akan dapat diakses melalui wireless,” katanya.

Untuk itu diperlukan kerjasama antara instansi seperti BPN dan PBB terkait dalam hal validasi data. Jika sudah mempunyai prasarana, SDM yang mumpuni tinggal melakukan monitoring. ” Itu semua juga tantangan buat anda yang bergelut di Teknik Geodesi,” kata Agung.

Tema PIT 2005 kali ini memang sangat berkaitan dengan jurusan Teknik Geodesi ITS. Itu karena dalam PBB ada ada objek pajak berupa tanah dan bangunan yang diperlukan ketelitian dalam pengukuran. Selain itu administrasi pertanahan juga merupakan salah satu bidang keahlian Teknik Geodesi. Untuk ke depannya, Teknik Geodesi ITS akan segera berubah ke geomatika yang lebih mengarah ke informasi teknologi. (asa/tov)