”Keinginan untuk mengembangkan sistem peringatan dini ini agar tidak akan terulang lagi sebuah kawasan kemudian direbut menjadi milik bangsa lain atau sebuah kawasan diperebuitkan dan mengundang konflik seperti yang kini terjadi di perairan Ambalat,” katanya. Widi mengemukakan itu berkait banyaknya wilayah atau pulau-pulau kecil di Indonesia yang memang berkemungkinan bisa diambil oleh negara lain, karena itulah ia meminta agar sistem peringatan dini tidak hanya dikembangkan untuk kepentingan suatu bencana tapi juga untuk kepentingan mengamankan dan mempertahankan wilayah, sebagai bagian dari kesadaran kita didalam bernegara. ”Ini penting agar sebelum negara lain mengklaim kalau wilayah kita itu adalah miliknya, kita sudah bisa bertindak atau mengantisipasinya,” katanya.

Sebelumnya, Rabu (23/3) malam, Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, yang datang untuk bersilaturahmi berkait dengan pelaksanaan seminar internasional itu mengatakan, pihaknya sudah meminta TNI AL untuk mengawal perahu-perahu nelayan yang mencari ikan di perairan blok Ambalat menyusul ketegangan antara Indonesia dan Malaysia terkait dengan perbatasan di wilayah itu. ”Pagi tadi (Selasa –Red) saya sudah rapat dengan KSAL dan kami meminta untuk memberikan pengamanan pada para nelayan Indonesia,” katanya.

Menurut menteri, para nelayan yang rata-rata berasal dari Nunukan, Sebatik, dan Tarakan itu sekitar bulan Januari 2005 lalu diusir oleh Angkatan Laut Diraja Malaysia dari bloka Ambalat. Kepada mereka, Freddy mengatakan Ambalat adalah wilayah Indonesia. ”Tak ada alasan untuk todak boleh melaut di wilayah kita sendiri,” katanya. Diungkapkannya, perairan Ambalat diduga selain mengandung cadangan minyak bumi yang berlimpah juga memiliki potensi perikanan yang bagus.

Seminar yang menghadirkan pakar dari Jerman, UNDP, UNICEF, Jepang dan lainnya itu juga tidak hanya membahas tentang early warning systems of disasters, melainkan membicarakan pula tentang penanganan Aceh pasca bencana. ”Dalam seminar ITS memang akan menyampaikan konsep tentang bagaimana penataan kembali wilayah-wilayah yang sudah terkena tsunami,” kata Ir Amien Widodo MT dari pusat studi bencana ITS.

Konsep itu, katanya menjelaskan berupa paparan tentang upaya melakukan rekonstruksi dan penataan ruang yang bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan terhadap terjadinya kembali tsunami. ”Tentu saja konsep itu bukan hanya berlaku di Aceh, tapi juga bisa diterapkan di wilayah-wilayah Indonesia yang rawan gempa dan tsunami,” katanya. (Humas/bch)