TIGA Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PTBHMN) Jumat (7/5) siang berbagi pengalaman dan cerita dengan mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya terhadap apa yang dialami oleh para mahasiswa saat perguruan tingginya ditunjuk sebagai percontohan pelaksanaan PTBHMN.

Ketiga BEM tersebut masing-masing Anas Hanafiah, Presiden BEM Institut Teknologi Bandung (ITB), Yudi Eka Prasetya, Presiden BEM UGM, dan Menlu BEM IPB, Joko Purwanto. Mereka secara khusus diundang BEM ITS untuk memberikan pemaparan secara umum tentang kondisi pra dan pasca PT BHMN di perguruan tingginya. "Kami sebenarnya mengundang juga BEM UI, tapi karena mereka punya kegiatan di Jakarta maka yang hadir hanya tiga BEM yang memang perguruan tingginya telah ditunjuk utuk pertamakalinya menjalankan PTBHMN," kata Rendra Sanjaya, Presiden BEM ITS.

Menurut Rendra, kehadiran ketiga BEM itu telah sedikit banyak memberikan wawasan kepada para mahasiswa ITS tentang langkah apa yang harus dilakukan mahasiswa manakala ITS sudah menjadi PTBHMN. "Kami tidak ingin pengalaman buruk yang menimpa mahasiswa di tiga perguruan tinggi itu dialami oleh mahasiswa ITS, karena itulah kami belajar dan menerima masukan mereka," katanya.

Dari cerita dan pemaparan ketiga BEM yang perguruan tingginya telah menjalankan PTBHMN dapat disimpulkan, kata Rendra menambahkan, mahasiswa ITS harus berhati-hati dan ikut mengawasi serta mengawal terhadap pelaksanaan PTBHMN. "Ini penting agar kejadian yang merugikan mahasiswa terhadap pelaksanaan PTBHMN tidak terjadi. Kami memang belum memutuskan menolak atau menerima terhadap konsep PTBHMN. Kami masih harus belajar untuk mengetahui seluk-beluk terhadap kejadian apa saja yang bisa terimbas terhadap mahasiswa manakala ITS telah menjadi PTBHMN," katanya.

TOLAK PTBHMAN
Sementara suara paling keras dari pemaparan ketiga BEM yang perguruan tingginya telah lebih dulu menjalankan PTBHMN datang dari Presiden BEM UGM. Menurut Yudi Eka Prasetya, BEM UGM sejak awal telah menyatakan menolak untuk melaksanakan PTBHMN. Alasannya, karena dalam prakteknya PTBHMN telah menyimpang dari konsep perguruan tinggi atau universitas yang sesungguhnya. "Sejak UGM ditunjuk sebagai pilot proyek PTBHMN telah banyak kerugian yang dialami mahasiswa. Dalam hal penerimaan mahasiswa misalnya, kini telah terjadi rekrutmen yang sangat diskriminatif. Ke depan dengan pola penerimaan mahasiswa yang ada sekarang, maka hanya mereka yang punya uang banyak yang bisa masuk UGM. Ini kan tidak adil," katanya.

Selain itu, katanya menambahkan, PTBHMN yang dijalankan UGM telah menjadikan iklim komersialisasi dan industralisasi kampus. "Dengan alasan optimalisasi asset-aset pendidikan, orientasi UGM kini tidak lagi pada akademik, tapi lebih pada bagaimana mencari atau memanfaatkan aset di kampus untuk didayagunakan semaksimal mungkin agar mendatangkan uang," katanya.

Hal sama juga disampaikan Anas Hanafiah, Presiden BEM ITB. Menurutnya, PTBHMN yang telah dijalankan perguruan tingginya telah terjebak pada isu komresialisasi kampus, sehingga pesan yang ingin dicapai didalam PTBHMN untuk otonomi kampus tidak terjadi, yang terjadi justru privatisasi kampus.
"Saya melihat ini terjadi karena memang pelaksanaan PTBHMN belum dilengkapi dengan perangkat hukum yang jelas, sehingga antara rektor perguruan tinggi satu dengan lainnya punya penafsiran yang berbeda-beda. Akibat perbedaan itulah maka saya merasakan kini rektor ITB lebih otoriter ketimbang sebelum ITB menjadi PTBHMN," katanya.

Karena itu Anas menyarankan kepada mahasiswa ITS dan juga mahasiswa perguruan tinggi negeri lain yang ingin menuju ke PTBHMN sebaiknya disiapkan PTBHMN menurut versi mahasiswa. "Ini penting agar hak-hak mahasiswa tetap diutamakan tiap kali kebijakan diambil. Mahasisawa ITB dan tiga perguruan tinggi yang kini telah menjalankan PTBHMN memang tidak punya pilihan lain, tapi mahasiswa ITS harus melakukannya sekarang," katanya.

Berbeda pemaparan yang disampaikan oleh Menlu BEM IPB, Joko Purwanto. Menurutnya IPB didalam menjalankan PTBHMN punya pola yang berbeda dari tiga perguruan tinggi lainnya, ini karena pimpinan IPB dengan cerdas dapat memanfaatkan aset untuk kepentingan bersama, sehingga kalau di tiga kampus lain PTBHMN dijabarkan dengan menaikan SPPmahasiswa di IPB malah sebaliknya, tidak ada kenaikan SPP. Bahkan dalam program kerja yang telah disusun SPP bakal turun. "Ini karena IPB mencoba berusaha memanfaatkan aset yang ada dengan membuat unit-unit usaha yang mendatangkan keuntungan dan digunakan untuk biaya operasional. Karena itu kami melihat soal PTBHMN tergantung dari bagaimana pimpinan perguruan tinggi menyikapinya, tapi agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan mahasiswa, maka memang sudah seharusnya dilengkapi dengan perangkat hokum yang jelas," katanya.

Hadir dalam acara yang dilaksanakan selama dua hari itu selain pengurus BEM ITS dan mahasiswa juga beberapa BEM dari perguruan tinggi lain, seperti Unair, Unibraw, UNS, Undip dan lainnya. (***)