Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Depdiknas, Satryo Soemantri Brodjonegoro menegaskan bahwa target tahun 2005 mendatang di Indonesia terdapat 10 Perguruan Tinggi yang berstatus badan hukum milik Negara (BHMN) demikian tekadnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan komisi VI MPR/DPR Jakarta beberapa bulan yang lalu

ITS tahun ini berniat menuju PT.BHMN (Perguruan Tinggi Berbadan Hukum Milik Negara) sesuai target periode 2003-2007 yang sering disampaikan Rektor ITS dalam setiap sambutannya. Esensi perubahan PTN menjadi PT. BHMN adalah otoritas dalam swakelola akademik, finansial dan sumberdaya secara otonom, tiga hal inilah yang mendorong kampus-kampus besar untuk bersegera.

Terlepas dari pro-kontra di dalamnya, penulis berupaya objektif dalam menilai kondisi kampus kita terkini, khususnya kesiapan ITS menjadi PT.BHMN. Secara substansi segala upaya untuk peningkatan kualitas akademik harus didukung oleh segenap civitas akademika, sebab tuntutan untuk mencetak generasi bangsa yang cerdas dan mampu sederajat dengan bangsa lain menjadi tanggung jawab setiap anak bangsa sebab kita sadar bahwa kualitas pendidikan Indonesia masih jauh tertinggal dari negara lain.

Namun setiap kebijakan menyangkut kepentingan orang banyak yang dinilai serampangan tentu harus kita tolak, dalam konteks PT.BHMN yang menjadi perdebatan adalah masalah yuridis, pengalaman 4 kampus (UI,ITB,IPB,UGM) yang telah berstatus PT.BHMN merasa telah ditelikung sebab payung hukum tentang block grand belum ada sehingga dana hibah yang diharapkan untuk pengembangan kampus tidak kunjung didapat akhirnya yang terjadi adalah ikhtiar-ikhtiar pemanfaatan asset kampus guna menutupi biaya yang dibutuhkan, dibangunlah pusat bisnis, hotel, SPBU dan sebagainya. Dibukalah ujian masuk khusus selain SPMB, tentu saja dengan biaya kuliah yang jauh lebih mahal artinya hanya orang yang berduit yang sanggup memasukinya. Maka yang tampak PT.BHMN sama saja dengan komersialisasi pendidikan.

Pengalaman adalah guru yang paling berharga, empat kampus telah merasakan dan kini mulai berteriak-teriak akan ketidaksiapannya pada status PT.BHMN. Jika diperkenankan mereka untuk kembali ke zaman lalu disaat detik-detik pengajuan proposal PT.BHMN, mereka akan ramai untuk menolak atau paling tidak menundanya karena keputusan demikian dinilai paling bijak ditengah ketidakjelasan payung hokum operasional PT.BHMN. ITS? Janganlah bernasib sama.

Oleh
Rendra Sanjaya
Presiden BEM ITS