Dikarenakan pemerintah saat ini masih melihat pembangunan lingkungan sebagai bagian dari cost atau pengeluaran yang tidak bisa menghasilkan. "Padahal di beberapa negara maju yang sangat peduli dengan persoalan lingkungan hidup dan kemudian menjadi negara atau kota maju dan modern, sektor pembangunan lingkungan hidup dianggap sebagai sebuah investasi serta bagian yang tidak terpisahkan dari sisitem ekonomi sebuah kota," kata Johan Silas di hadapan para peserta Lokakarya Peningkatan Kapasitas Aparat Pemda dan di Luar Aparat Pemda Dalam Pelaksanaan Isu Program Bangun Praja yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Puslit KLH ITS, di Gedung Rektorat ITS, Senin (11/10) siang.

Dikatakannya, sesungguhnya program bangun praja, yang merupakan kegiatan strategis kementerian lingkungan hidup dalam membantu pelaksanaan otonomi daerah melalui peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, hanya sebagai alat menuju kota ekopolis. "Itu sebabnya aspek penilaian dalam program bangun praja yang memberikan penghargaan Adipura pada tiap kota di Indonesia, kini juga mulai diubah, lebih memberikan bobot yang besar pada upaya-upaya yang memang melibatkan masyarakat dan mempunyai pengaruh besar kepada warganya," kata Silas yang juga Staf Ahli Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Diungkapkannya, sebelumnya saat banyak kota berhasil meraih Adipura/Adipura Kencana, belum pernah hasilnya dirujuk pada keterlibatan warga serta perbaikan indeks kesejahteraan rakyat yang dicapai. "Ke depan upaya perbaikan mutu lingkungan harus terkait dengan pelibatan warga serta perbaikan mutu kesejahteraan yang terjadi," katanya.

Sementara itu Rektor ITS Prof Dr Ir Mohammad Nuh DEA dalam sambutan pembukaan lokakarya itu mengatakan, ada tiga ciri negara maju yang paling menonjol dan dapat dengan mudah dikenali, ketiga ciri itu meliputi tingkat pendidikan bangsa, sungai yang bersih dan memiliki sistem transportasi publik yang memadai. "Lokakarya ini merupakan salah satu dari upaya bangsa kita menuju negara maju lewat pendekatan pengelolaan lingkungan hidup, yang pada tahap ini membatasi diri pada aspek pengelolaan sampah atau kebersihan, ruang terbuka hijau, dan pengendalian pencemaran air," katanya.

Sedang Asisten Deputi Urusan Wilayah Jawa dan Kalimantan Kementerian Lingkungan Hidup, Ir Bambang Setyabudi MURP mengatakan, sesungguhnya ada banyak persoalan yang berkait dengan isu lingkungan hidup, karena itu dalam waktu dekat tidak bisa diselesikan dalam waktu bersamaan, untuk itulah dipilih terlebih dahulu yang berkaitan dengan isu lingkungan hidup diperkotaan yang menyangkut pengelolaan kebersihan atau sampah, ruang terbuka hijau dan pengendalian pencemaran air.

"Pemerintah akan terus mendorong ke arah partisipasi dan peran serta masyarakat, karena pemerintah menyadari kalau sepenuhnya ditangani sendiri, oleh pemerintah tidak akan sanggup. Melalui program warga madani di mana masyarakat bisa berpartisipasi melalui inisiatif-inisiatif lokal terus digalakkan," katanya. Itu sebabnya, kata Bambang menambahkan, pada program bangun praja yang salah satu diantaranya memberikan penghargaan Adipura kepada tiap-tiap kota, tidak hanya berhenti sampai pada pemberian penghargaan, tetapi terus dipantau dan ditingkatkan kepada upaya pembentukan partisipasi masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti lokakarya dan pendampingan teknis. (Humas/bch)