Harmonization Forum (FORHAR)
[Surabaya, 4 Maret 2026] —Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Forum Harmonisasi (FORHAR) Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Triwulan I Tahun 2026 pada Selasa, 3 Maret 2026, bertempat di Ruang Blambangan Lantai 4, KPw BI Jawa Timur, Surabaya.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan program pengembangan ekonomi syariah, memperbarui isu-isu strategis terkini, serta melakukan pengkinian data pelaku usaha syariah potensial ekspor yang akan dimasukkan ke dalam presentation book pengembangan ekonomi syariah Jawa Timur.
Rakortek FORHAR 2026 akan diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan strategis, antara lain Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Jawa Timur, Kementerian Agama Kanwil Jawa Timur, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, BAZNAS Jawa Timur, organisasi pelaku usaha, serta perwakilan perguruan tinggi dan pusat kajian halal.
Salah satu institusi akademik yang diundang adalah Pusat Kajian Halal ITS dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, yang selama ini berperan aktif dalam riset, edukasi, dan penguatan sumber daya manusia halal. Kehadiran unsur akademisi dinilai penting untuk memastikan pengembangan ekonomi syariah berbasis evidence-based policy dan penguatan ekosistem halal yang berkelanjutan.
Agenda Rakortek diawali dengan Sambutan Strategi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia 2026, dilanjutkan dengan sesi pemaparan program sinergi pengembangan ekonomi syariah oleh para stakeholders. Forum ini diharapkan menjadi ruang koordinasi efektif dalam menyatukan arah kebijakan, program, dan data lintas sektor.
Prof. Setiyo Gunawan, ST., PhD, Profesor Departemen Teknik Kimia dan Kepala Pusat Kajian Halal Institut Teknologi Sepuluh Nopember, menekankan bahwa konsistensi implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sangat bergantung pada kesiapan dan kompetensi SDM halal, khususnya Penyelia Halal sebagai auditor internal di tingkat pelaku usaha.
Sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas, LPJPH Tekno Sains Academy ITS yang telah terakreditasi oleh BPJPH secara konsisten menyelenggarakan pelatihan Penyelia Halal berbasis kurikulum nasional, termasuk skema reguler yang memungkinkan peserta melanjutkan ke uji kompetensi BNSP. Program ini diarahkan untuk mendukung kesiapan pelaku usaha, khususnya UMKM, dalam memenuhi kewajiban halal menjelang batas waktu implementasi penuh SJPH pada tahun 2026.
Melalui penguatan SDM JPH yang kompeten dan tersertifikasi, Indonesia diharapkan mampu menjaga konsistensi kebijakan halal nasional sekaligus meningkatkan daya saing industri halal di tengah tantangan perdagangan global. Para pemangku kepentingan menegaskan bahwa kebijakan halal tidak semestinya diposisikan sebagai hambatan perdagangan, melainkan sebagai instrumen kepercayaan pasar yang memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal global.
—Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Forum Harmonisasi
—Kebijakan perdagangan bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia memasuki fase baru seiring diumumkannya skema tarif
—Direktorat Kemahasiswaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) terus memperkuat komitmennya dalam membangun mahasiswa yang unggul