Rapat Koordinasi Penyusunan Komponen SHS dan ASB Kabupaten Mojokerto
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mojokerto melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Komponen Standar Harga Satuan (SHS) dan Analisa Standar Biaya (ASB) pada P-APBD Tahun 2026. Rapat koordinasi dipimpin oleh Sekretaris BPKAD Achmad Musonnifin, SE., MM. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Dinas PUPR Anik Mumtamina Kurniawati, ST., M.Eng dan tim, Irban 2 Inspektorat Tri Wahyudhi, ST., MT. dan tim, Perencana Ahli Muda Bagian Administrasi Pembangunan Setda Bayu Purdiyantoro, SH., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Bagian Hukum Setda Wahyu Ismoyo, SH., Kasubid Perencanaan, Penggunaan dan Pemanfaatan BMD BPKAD Rachmad Suyanto, S.IP., MM., Kasubid Penyusunan Anggaran BPKAD Widya Agus Elyawan, SE,MM., serta tim teknis Pusat Studi (Pusdi) Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Kegiatan rakor ini dilaksanakan pada Hari Rabu, 28 Januari 2026 di Ruang Rapat Watanmas BPKAD Kabupaten Mojokerto.
Tujuan rakor ini adalah untuk sinkronisasi kegiatan dan perbaikan penyusunan SHS dan ASB yang akan digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2027. Inspektorat menyampaikan agar review penyusunan SHS dan ASB dilaksanakan sebelum penetapan Peraturan Bupati. Agar penilaian MCP Kabupaten Mojokerto lebih baik. Dinas PUPR menyampaikan analisa HSPK dan ASB disesuaikan dengan SE Menteri PU Bikon 182 Tahun 2025. Bidang Anggaran menyampaikan penyusunan tahun lalu, masih ada salah rekening dalam SSH dan SBU. Apabila ada penyesuaian rekening, BPKAD bisa menyampaikan perbakin kepada Bidang Anggaran.
Peserta rakor penyusunan komponen SHS dan ASB Kabupaten Mojokerto
Kepala Pusdi PDPM ITS, Dr. Sutikno, M.Si. menyampaikan ITS menerima masukan dan perbaikan dari OPD. ITS berharap kerja sama yang baik dengan OPD dalam penyusunan komponen SHS dan ASB. Sehingga usulan yang akan digunakan dalam RKA dapat diakomodir dalam SHS dan ASB. Kertas kerja penyusunan SHS dan ASB diberikan kepada BPKAD. Semua OPD dapat melihat dan mengecek barang dan jasa yang akan digunakan dalam penyusunan RKA. Apabila ada harga yang kurang wajar, OPD dapat menyampaikan masukan. Sebelum pengesahan, ITS memberikan kesempatan kepada BPKAD dan OPD untuk mengecek hasil akhir. Sehingga semua tahapan dilaksanakan secara transparan.
Kepala Pusdi PDPM ITS Dr. Sutikno, M.Si. menyampaikan tahapan kegiatan penyusunan SHS dan ASB
Kegiatan penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) dan Analisa Standar Biaya (ASB) Pemerintah Kabupaten Mojokerto ini selaras dengan peta jalan riset dan pengabdian masyarakat Pusat Studi Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya yaitu tata kelola pemerintah daerah. Kegiatan ini juga sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Suistanble development Goals (SDGs) yaitu tujuan nomer (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dan tujuan nomer (17) kemitraan dalam mencapai tujuan. (Har).
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mojokerto melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Komponen Standar Harga Satuan (SHS)
Sidoarjo, 20 Januari 2026 – Pusat Studi (Pusdi) Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) Direktorat Riset dan Pengabdian kepada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mojokerto bersama tim Pusat Studi Potensi Daerah dan Permberdayaan Masyarakat (PDPM)