Kabid Aset BPKPD, Arifaini Yahya, SH. menyampaikan sambutan pengantar FGD Penyusunan Standar Harga 2026
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Mojokerto melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Standar Harga Tahun 2026 pada Hari Kamis, 20 Februari 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Jl. Benteng Pancasila No. 224 Kota Mojokerto. FGD ini dihadiri oleh organisasi perangkat daerah (OPD), tim penyusun dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Ketua Tim Penyusun Standar Satuan Harga (SSH) adalah Dr. Sutikno, M.Si. dari Departemen Statistika ITS. Ketua Tim Penyusun Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) adalah Cahyono Bintang Nurcahyo, ST., MT. dari Departemen Sipil ITS.
Kepala Bidang Aset BPKPD Kota Mojokerto Arifaini Yahya, SH. menyampaikan FGD ini untuk mendiskusikan rencana penyusunan standar harga Tahun 2026. Data Tahun 2025, dari 8.000 item barang/jasa yang diunggah di Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) ternyata yang digunakan tidak sampai 2.000 item. Komponen yang banyak digunakan adalah item standar biaya umum (SBU). Menyikapi kondisi ini perlu didiskusikan dengan seluruh OPD. Apakah harus menghapus atau mengurangi item barang/jasa yang tidak digunakan. Tujuannya adalah efisiensi, sesuai arahan Bapak Presiden RI Prabowo Subianto.
Kasubbid Perencanaan dan Penatausahaan BPKPD, Akhmad Jamaluddin, SE., MM. menyampaikan utilitas SSH dan HSPK Tahun 2025 kurang dari 50%. BPKPD berharap untuk tahun depan utilitasnya bisa lebih dari 50%. Salah satu caranya dengan menghapus komponen barang/jasa yang ada di SIPD. Penghapusan komponen ini harus disetujui bersama oleh OPD dan BPKPD.
Peserta FGD menyampaikan pertanyaan kepada narasumber
Dr. Sutikno, M.Si. menyampaikan proses penyusunan SSH di Kota Mojokerto sangat rigid. Satu barang/jasa disurvei di 3 lokasi offline dan 2 lokasi online. Setelah mendapatkan 5 harga, tim ITS akan menentukan harga pakai yang akan diinput ke dalam SIPD. Harga pakai ini sudah memperhatikan inflasi. SSH ini digunakan OPD dalam menyusun rencana kerja dan anggaran tahun berikutnya. Sehingga dalam realisasinya diharapkan tidak terlalu jauh perbedaannya. Tim ITS akan menyediakan kertas kerja kepada OPD untuk mengusulkan barang/jasa yang akan digunakan dalam penyusunan RKA.
Dari kiri ke kanan. Kabid Perencanaan dan Penatausahaan Aset, Ahmad Jamaluddin, SE., MM., Kabid Aset, Arifaini Yahya, SH., Kepala Pusdi PDPM, Dr. Sutikno, M.Si., dan Ketua Tim Penyusun HSPK Cahyono Bintang Nurcahyo, ST., MT.
Kegiatan FGD Penyusunan SSH dan HSPK Kota Mojokerto ini sesuai dengan Misi Pusat Studi Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (Pusdi PDPM) Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), yaitu misi nomor 3, Mengintegrasikan berbagai pihak diantaranya akademisi, pemerintah, industri, dan masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan yang memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Kegiatan ini juga selaras dengan peta jalan riset dan pengabdian masyarakat Pusdi PDPM, yaitu tata kelola pemerintah daerah. Kegiatan ini juga sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) / sustainable development goals (SDG’s) yaitu tujuan nomer (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dan tujuan nomer (17) kemitraan dalam mencapai tujuan. (Har).
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mojokerto bersama tim Pusat Studi Potensi Daerah dan Permberdayaan Masyarakat (PDPM)
Walikota Mojokerto, Hj. Ika Puspitasari, SE., membuka kegiatan sosialisasi Peraturan Walikota Mojokerto No. 21 Tahun 2025 tentang Standar Satuan
Pusat Studi (Pusdi) Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) Direkorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) Institut Teknologi Sepuluh