"RUU Kelautan ini bisa dibilang terlambat karena Indonesia termasuk negara kelautan baru mengeluarkan RUU," ungkap Ir Hasan Ikhwani MSc sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Teknologi Kelautan ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember) saat membuka konsultasi publik RUU Kelautan yang berlangsung atas kerjasama DPR,ITS, dan HAPPI (Himpunan Ahli Pengelola Pesisir Surabaya). Masalah kelautan tidak hanya menyangkut di bidang perikanan tetapi juga transportasi, kabel bawah laut, dan pencemaran laut, tambah Hasan.<\/p>\n
Isu- isu terbaru di bidang kelautan menyebabkan pemerintah segera menggodok RUU Kelautan ini. "Semua pokok pikiran tentang RUU ini akan disampaikan karena nantinya semua RUU tidak berlaku apabila RUU Kelautan ini disahkan," ungkap Dr Maftuh sebagai staf ahli DPR RI komisi IV. RUU Kelautan yang dikeluarkan meliputi enam hal yang mencangkup berbagai aspek.<\/p>\n
Berbagai usulan muncul dari peserta diskusi. "RUU Kelautan terlalu riskan dijadikan sumber bagi RUU lain karena RUU sebelumnya masih berlaku hingga saat ini," papar Dina, dosen Fakultas Hukum tersebut. <\/p>\n
Banyak isu lain yang diangkat seperti tradisi kedaerahan "Ada batas wilayah antara nelayan antar wilayah. Seharusnya lebih disosialisasikan lagi mengenai batas- batas laut," jelas Prasetyo yang berasal dari Akademi Angkatan Laut (AL). Prasetyo memberi contoh pertikaian nelayan dari Jawa Timur dan nelayan dari Jawa Tengah yang mencari ikan.<\/p>\n
Permasalahan dalam bidang migas juga diusulkan oleh Ruswedani dari Badan Pengawas Migas. "Harusnya koordinat mengenai pipa migas harus selalu diperbarui, Seringnya jangkar kapal akan mengenai pipa migas dengan alasan tidak ada dalam peta," papar Ruswedani.<\/p>\n
"Jangan sampai pasal dalam RUU ini tumpang tindih dengan RUU lain seperti RUU perikanan," tegas Diana sebagai ahli hukum dari Universitas Hang Tuah.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
ITS khususnya FTK tidak menutup mata mengenai RUU (Rancangan Undang- Undang) terbaru mengenai kelautan. Selasa (13\/7) bertempat di Gedung Rektorat lantai satu, terjadi konsultasi publik RUU Kelautan yang mendatangkan staf Ahli DPR RI Komisi IV. Acara tersebut didatangi oleh para ahli yang berkaitan dengan bidang kelautan seperti dinas perikanan, ahli hukum, panglima armada timur, dan badan pengawas migas.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":9704,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[],"class_list":["post-9703","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita-utama"],"yoast_head":"\n