Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, kebutuhan publik menjadi kewajiban pemerintah dalam pemenuhannya. Tetapi ketika pemerintah tidak bisa melaksanakannya, pemerintah bisa bekerjasama dengan pihak lain seperti swasta untuk melaksanakannya. Dan PPP bisa menjadi pilihan untuk diterapkan.<\/p>\n
PPP adalah pelaksanaan pelayanan publik dirancang bersama-sama antara sector publik (pemerintah) dan sektor privat, masing-masing pihak memikul tanggung jawab yang sama. Kerjasama tersebut harus dilandasi kesetaraan untuk kedua belah pihak.<\/p>\n
\u00e2\u20ac\u0153PPP harus berdasarkan benefit, pemanfaatan untuk kebutuhan publik,\u00e2\u20ac\u009d jelas Yaya Supriatna, Ketua Bidang Kurikulum Pusat Pembinaan Keahlian Teknik Konstruksi (Puspitek) Bandung. Menurutnya tidak ada yang privatisasi sampai 100 %, selalu ada peran pemerintah, terutama mengenai aturan yang dikeluarkan mengenai privatisasi.<\/p>\n
Memang penerapan PPP akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, terutama masih adanya kesalahpahaman terkait privatisasi. Selain itu kesiapan dari pemerintah sendiri sebagai penentu kebijakan perlu mereformasi admin pelayanan publik, dan juga Aturan yang mendukung pelaksanaannya. \u00e2\u20ac\u0153Pemerintah juga harus menghilangkan mental instan dari aparatnya,\u00e2\u20ac\u009d jelas Yaya.<\/p>\n
Menurut Yaya jika semua pihak memahami konsep PPP dengan baik dan menjalankannya dengan komitmen, maka bukan tidak mungkin pelayanan publik terbaik akan bisa dirasakan masyarakat. Dia mencontohkan Malaysia dan Cina yang baru beberapa tahun menjalankan konsep tersebut sudah merasakan dampak kemajuannya. <\/p>\n
\u00e2\u20ac\u0153Apanya yang salah?, Kenapa kita tidak berkembang?,\u00e2\u20ac\u009d ungkap Yaya. Padahal Indonesia telah lebih dulu menjalankan konsep tersebut. Hal itu Menurutnya karena kekurangpahaman dan lemahnya aparat pemerintah dalam mengelola resiko. (ims\/nrf)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Peran Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik sangat menentukan, untuk itu pelayanan publik harus dilaksanakan tidak hanya berdasarkan biaya yang murah dan cepat. Tetapi bagaimana melaksanakan pelayanan publik terbaik. Hal itu menjadi bahasan utama yang disampaikan Yaya Supriatna dalam kuliah tamu dengan tema Publik Privat Partnership (PPP), Rabu (24\/2) di Gedung Rektorat.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":8851,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[],"class_list":["post-8850","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita-utama"],"yoast_head":"\n