Pembicaraan tentang status hukum bagi Perguruan Tinggi (PT) menjadi topik yang paling disoroti terutama bagi kalangan mahasiswa. Terlepas dari segala kontroversinya, RUU Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang berlandaskan pada pasal 53 UU No 20 tahun 2003 tentang sisdiknas, menjadi bentuk pengelolaan secara mandiri PT sedang dibahas oleh Komisi X DPR RI dan siap diterbitkan.<\/p>\n
Menurut draft RUU BHP dijelaskan bahwa kekayaan dan penerimaan pendapatan serta sisa hasil kegiatan BHP adalah milik BHP dan dikelola secara mandiri. \u00e2\u20ac\u0153Kalau UU BHP tahun ini jadi keluar, maka hal itu kan menjadi dasar kemandirian BHP,\u00e2\u20ac\u009d jelas alumni Teknik Elektro ITS ini. <\/p>\n
Supeno menyangkal suara-suara mahasiswa bahwa dengan hadirnya BHP akan menjadikan komersialisasi pendidikan pada perguruan tinggi. Bahkan beliau juga menjamin bahwa semua orang berhak menikmati pendidikan baik yang kaya maupun yang miskin dengan kompetensinya masing-masing. <\/p>\n
\u00e2\u20ac\u0153Kalau ada calon mahasiswa yang sudah lolos seleksi sebuah perguruan tinggi baik melaui SNMPTN atau ujian masuk lainnya namun tidak bisa kuliah karena tidak memiliki dana, maka laporkan ke Dikti, kami pasti akan membantu,\u00e2\u20ac\u009d tegas mantan direktur akademik Dikti ini. <\/p>\n
Dalam penjelasannya, ia menjabarkan bahwa BLU diterapkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. BLU sendiri sebagai lembaga pemerintah yang tidak memisahkan kekayaan negara. Di sisi lain, BLU boleh menghasilkan barang dan jasa untuk dijual ke publik. Namun pelaksanaannya harus tidak berorientasi pada laba atau keuntungan.<\/p>\n
Sedangkan bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) otonomi pengelolaan dalam hal ini keuangan lebih sempit karena semua penerimaan dari PT adalah penerimaan pemerintah pusat. Hal itu yang menyebabkan PTN-PTN mengadakan seleksi masuk mahasiswa baru secara mandiri untuk mendapatkan otonomi pengelolaan.
\u00e2\u20ac\u0153Dalam pengelolaan keuangan BLU secara umum lebih menguntungkan dari bentuk PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak ,red) dan lebih cocok diterapkan pada masa transisi menuju BHP,\u00e2\u20ac\u009d ujar mantan Pembantu Rektor I ITS ini.<\/p>\n
ITS Menuju BLU<\/strong> Ia menjelaskan mengapa ITS ngotot<\/em> untuk menjadi BLU. Salah satu alasan utama adalah kemandirian dalam pengelolaan keuangan. Ia juga akan menjamin transparansi dana akan dilakukan kepada seluruh civitas. Ia menyebutkan total peredaran uang di ITS untuk tahun 2007-2008 berjumlah Rp 158 milyar dengan rincian Rp 80 milyar dari pemerintah, Rp 68 milyar dari mahasiswa, dan Rp 10 milyar dari masyarakat.<\/p>\n Diakhir seminar ini, Badan Eksekutif Legislatif Mahasiswa (BELM) FTSP membacakan pernyataan sikap yang disimpulkan dari simposium BLU sehari sebelumnya.<\/p>\n Dalam tuntutannya, BELM meminta adanya transparansi keuangan pada seluruh civitas. Mereka juga menolak intervensi asing terutama dalam hal ini perusahaan-persahaan asing yang memiliki maksud dan tujuan tertentu ketika bekerjasama dengan ITS. <\/p>\n BELM juga menuntut tidak adanya pembatasan ruang gerak kreativitas mahasiswa dalam segala bidang. Untuk bidang akademik, BELM menuntut agar kuota jalur reguler dan prestasi penerimaan mahasiswa baru tidak boleh berkurang.(bah\/rif)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Tak akan ada penyelewengan terjadi ketika ITS menerapkan sistem Badan Layanan Umum (BLU). Demikian ungkap Prof Ir Supeno Djanali MSc Phd, Direktur Kelembagaan Pendidikan Tinggi (Dikti) Depdiknas. Hal itu diungkapkan ketika seminar konsepsi pengelolaan PTN yang diadakan oleh Departemen Dalam Negeri BEM ITS dengan tema Mencari Bentuk Ideal Pengelolaan PTN di Indonesia, Senin (23\/6).<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":6706,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[],"class_list":["post-6705","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita-utama"],"yoast_head":"\n
Sebagai pembicara kedua, Ir Ari Kismanto menjelaskan bahwa BLU dapat memungut biaya dari masyarakat sebagai input dari layanan yang diberikan. Persyaratan layanan antara lain harus memperhatikan daya beli masyarakat, kompetisi yang sehat, kontinuitas, dan asas keadilan.<\/p>\n