Tak banyak individu, kelompok atau sebuah instansi yang rela meluangkan sedikit waktu untuk memikirkan permasalahan sosial, salah satunya HAM dan demokrasi. Namun, ITS berusaha berpartisipasi dalam permasalahan sosial tersebut melalui seminar nasional tentang HAM dan demokrasi di Indonesia. Melalui seminar itu, ITS mencoba memberikan solusi dengan evaluasi dan kontribusi pemikiran tentang peranan pemerintah dalam penegakan HAM dan demokrasi.<\/p>\n
Kurangnya kontribusi individu, kelompok atau sebuah instansi itu, menjadi salah satu isi pembicaraan pidato pengantar oleh Dirjen HAM, Dr Hafidz Abbas. \u201dMendorong munculnya kesadaran bersama untuk perbaikan sikap dan cara pandang tentang HAM, demokrasi, dan budaya merupakan kewajiban setiap orang bahkan suatu inttusi pendidikan sebagaimana dalam agenda kepresidenan,\u201d tambah Abbas.<\/p>\n
Masalah seputar HAM dan demokrasi, turut dibahas di seminar yang diprakarsai para dosen pendidikan mata kuliah kewarganegaraan ITS. Antara lain, perspektif HAM dalam masalah kebebasan beragama, isu-isu gender dalam HAM dan demokrasi, analisis dan solusi permasalahan anarkhisme masyarakat, dan arti penting pendidikan multikultural.<\/p>\n
Menurut ketua panitia , Suprapti SH, seminar HAM dan demokrasi ini dilaksanakan sebagai media pembelajaran pemahaman HAM dan demokrasi. \u201dMelihat kondisi saat ini, kami ingin memberi pembelajaran dengan pemahaman tentang HAM itu sendiri,\u201d kata Suprapti.<\/p>\n
\u201dHarapan saya, nantinya para mahasiswa dan segenap anggota masyrakat mampu mengikuti perkembangan dan pelaksanaan HAM, sehingga dapat mengatasi konflik horizontal,\u201d tambah Suprapti.<\/p>\n
Selain presentasi dari pembicara utama, seminar nasional ini dilanjutkan dengan presentasi makalah yang diikuti sedikitnya 20 pemakalah. Mereka antara lain berasal dari berbagai perguruan tinggi, seperti, Unesa, UGM, dan ITS.<\/p>\n
Selain 20 peserta pemakalah yang mempresentasikan karyanya setelah pemakalah utama, acara ini juga diikuti puluhan peserta lainnya. Mereka antara lain terdiri dari kalangan pemerintah (birokrat), akademisi, Organisasi Masyrakat (Ormas), dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), konsorsium perguruan tinggi Jawa Timur (PULSE). Tak sedikit dari mereka mengkritisi setiap pembahasan melalui sesi diskusi atau tanya jawab.(han\/rin)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Menjawab masalah penegakan HAM dan demokrasi di Indonesia, Selasa (08\/08), ITS mengadakan Seminar Nasional Penegakan HAM dan Demokrasi pada Masyarakat Multi Budaya. Turut mengundang para ahli di bidangnya sebagai pembicara antara lain, Dirjen HAM, Dr Hafidz Abbas, pakar sosial budaya Unair, Prof Soetandyo Wignyosoebroto MPA, dan dosen filsafat Islam IAIN Sunan Ampel, PhD Lc Abdul Kadir Riyadi MSc.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[],"class_list":["post-4635","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-berita-utama"],"yoast_head":"\n