Menurut Anwar Djaelani, kondisi moral di Indonesia patut untuk dipertanyakan. \u201dIroni memang, kita ini perilakunya terkorup dan terporno di dunia. Sehingga, perlu regulasi yang dapat menjangkau sudut kehidupan yang paling jauh sekalipun, termasuk dalam masalah pornografidan pornoaksi,\u201d paparnya. Sebenarnya, kata Anwar, fungsi undang-undang adalah sebagai perekayasa sosial. <\/p>\n
Selanjutnya, Anwar pun menandaskan bahwa UU yang dibuat manusia berbeda dengan UU yang dibuat sang pencipta. \u201dJika hukum Islam sudah disusun Allah sejak dulu kala, sebelum ada kejadian sudah dibuat peraturan. Tapi kalau yang dibuat manusia, baru ada kasus, baru ada UU. Itupun melalui proses yang lama,\u201d tandasnya.<\/p>\n
Hingga saat ini, yang dipakai untuk menjerat pelaku dalam kasus Pornografi dan Pornoaksi (P&P) adalah pasal 281-282 dalam KUHP. \u201dTapi, ini sudah lama. Banyak yang tidak dijelaskan secara rinci, sehingga membuat multitafsir. Lihat saja masak ancamannya hanya maksimal dua tahun delapan bulan atau denda sebesar 75 ribu rupiah. Ini sudah nggak sesuai jaman dan relatif sangat kecil sekali untuk membuat mereka jera. Cuma dua tahun saja!,\u201d tandasnya membuat peserta heran.<\/p>\n
Selain itu, lanjut pria berkacamata ini, dalam UU Perlindungan Anak no 23 tidak spesifik mengatur tentang korban kasus ini. \u201dTidak spesifik diatur tentang bagaimana juka anak jadi korban Pornografi dan Pornoaksi,\u201d komentarnya. Pun pula dalam UU tentang penyiaran tidak dijelaskan relasi antara P&P dengan penyiaran di media massa.<\/p>\n
Ironisnya pula, jelas Anwar, para penegak hukum (polisi-red) selama ini tak pernah menggunakan undang-undang yang lama tersebut untuk menjerat pelaku. \u201dSelama ini mereka memproses dan menyerahkan berkas ke pengadilan tanpa menggunakan UU Perlindungan Anak. Jadi nggak dipakai,\u201d jelasnya.<\/p>\n
Untuk itu, imbuh Anwar , diperlukan suatu undang-undang yang lebih definitif dan menjerakan para pelaku. \u201dNggak mungkin kebebasan itu dibuka selebar-lebarnya. sebab, kalau tanpa regulasi dan diatur dengan jelas, pasti akan ada anarki, walaupun ngomongnya atas nama HAM,\u201d tuturnya berpesan. (th@\/rif) <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Dalam Seminar Pornografi dan Pornoaksi yang dicetus oleh Forum Ukhuwah dan Kajian Islam (FUSI ) Himpunan Mahasiswa D3 Teknik Kimia , Sabtu pagi (8\/4), dibahas pula tentang Rancangan Undang-undang Pornografi dan Pornoaksi. Menurut Anwar Djaelani, alumnus Program Magister Ilmu Sosial Pps Unair, tanpa adanya undang-undang yang mengikat, maka pasti akan terjadi anarki. Selama ini, undang-undang yang ada masih belum membuat jera para pelaku, sehingga perlu untuk membuat UU yang baru.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4331,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[],"class_list":["post-4330","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita-utama"],"yoast_head":"\n