Di awal presentasinya, Rohanah menjelaskan tentang ihwal yang melatarbelakangi lahirnya RUU BHP. "Di masa paradigma baru Pendidikan Nasional sekarang ini, muncul tuntutan demokratisasi, otonomi, dan globalisasi terhadap peningkatan mutu pendidikan," ungkap Rohanah.<\/p>\n
Rohanah mengatakan bahwa sekarang ini perlu adanya kesetaraan antara perguruan tinggi negri dan swasta."Perlu ada kesetaraan antara perguruan tinggi negri dan swasta, hal ini menyangkut terpenuhinya fasilitas dan pelayanan pendidikan yang bermutu. Tak jarang PTN harus gali lubang tutup lubang untuk menjalankan kegiatan belajar mengajar di kampusnya karena menunggu cairnya dana pemerintah.Padahal menurut UU Sisdiknas Pasal 53 (2) BHP memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik,"ungkap Rohanah.<\/p>\n
Menurut Rohanah beberapa masalah yang dihadpi sejumlah Perguruan Tinggi Negri yang berstatus BHMN antara lain adalah BHMN berkembang ke arah komersialisasi. Selain itu PTN tidak memiliki "payung hukum" yang kuat tentang BHMN, hanya mengandalkan Peraturan Pemerintah saja.<\/p>\n
Dalam presentasinya, Rohanah juga menjelaskan beberapa aspek yang perlu dikritisi dalam penyususunan RUU BHP. Delapan hal tersebut antara lain asas, tujuan, dan prinsip BHP harus memiliki muatan otonomi, mutu pendidikan, pelayanan, akuntable, keadilan dan tanggung jawab negara. Kedua, diperlukan pemerataan dan perluasan akses pendidikan untuk anak bangsa. Ketiga, organ BHP hendaknya mewakili seluruh komponen yang terkait. Keempat, mekanisme penyusunan LPJ harus transparan dan jela. Kelima, kejelasan modal awal, pengelolaan aset, dan pengalihan kekayaan dan iaya sesuai kemampuan peserta didik. Keenam, aturan tentang ketenagaan dalam BHP harus sinergis dengan UU Guru dan Dosen. Ketujuh, menjamin keadilan bagi semua pihak dan peserta didik terjamin kelanjutan pendidikannya. Kedelapan, harus ada sanksi yang jelas terhadap semua jenis pelanggaran untuk menjamin mutu pendidikan dan melindungi semua.<\/p>\n
Rohanah juga menuturkan beberapa dampak UU BHP."UU BHP akan berdampak posisitif jika pendidikan murah tapi mutu dan pelayanan meningkat. Selain itu tidak bertentangan dengan UU, bersifat nirlaba, dan bisa diakses oleh anak-anak miskin," ungkap Rohanah." <\/p>\n
Rohanah berharap agar selanjutnya muncul kerjaama yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat." UUD Pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Jadi semoga kedepan terjadi kesinergisan hubungan masyarakat dalam dunia pendidikan," pungkas Rohanah.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Sabtu (4\/3) kemarin, selain mendatangkan Pengamat Masalah Pendidikan,Eko Prasetyo dan Presiden BEM Universitas Gajah Mada (UGM), Hanta Yuda A.R, Seminar Nasional Liberalisasi Pendidikan juga mendatangkan anggota komisi X DPR-RI, Dra.Hj.Aan Rohanah, M.Ag. Setidaknya ada delapan hal yang perlu dikritisi dalam penyusunan RUU BHP. Itulah salah satu hal yang disampaikan Dra.Hj.Aan Rohanah. Rohanah juga menjelaskan tentang latar belakang serta dampak sosial yang ditimbulkan UU BHP.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[],"class_list":["post-4208","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-berita-utama"],"yoast_head":"\n