Menanggapi kenyataan yang terjadi tentang tarif dasar listrik dan dilema yang dihadapi PLN, Syarifuddin Mahmudsyah, Ketua Pusat Energi, Rekayasa, Industri dan Ilmu Dasar Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) ITS memberikan masukan bagi satu-satunya Perusahaan listrik di Indonesia itu. Ini beliau sampaikan seusai acara Pelatihan Tarif Dasar listrik yang digelar selama dua hari hingga Sabtu (25\/6) kemarin. <\/p>\n
Dilema tarif listrik bagi PLN<\/b>
\nPLN masih belum mampu memberi label harga listrik sekarang. Itulah kenyataan yang terjadi saat ini. Hal ini karena adanya pertimbangan dua kepentingan. Di satu sisi, pemerintah mengharapkan PLN meraup laba. Namun, ironisnya tidak ada subsidi atau anggaran Negara untuk PLN. Sebab Perusahaan milik Negara ini dianggap mampu memenuhi kebutuhannya (baca: mandiri). <\/p>\n
Sementara itu PLN juga dihadapkan pada kepentingan masyarakat. Artinya, peduli dengan kondisi yang dialami mereka. Dua hal inilah yang menjadikan PLN kebingungan menentukan tarif dasar listrik. Jika terlalu mahal, konsumen juga sulit memenuhi. Sebaliknya, PLN juga tidak ingin mengalami kerugian dan dituntut untuk mendapat laba. “Ini dilema yang dihadapi PLN sekarang, harga pantas tarif listrik itu berapa?” tandas Syarifuddin mengomentari masalah yang terjadi.<\/p>\n
Kartu Prabayar Listrik bagi ‘Wong Cilik’ di Surabaya<\/b>
\nSalah satu solusi yang ditawarkan Syarifudin yaitu adanya kartu prabayar listrik untuk rakyat miskin. Lingkupnya masih meliputi wilayah Surabaya. “Sebab Surabaya lebih gampang, jaringannya sudah ada,” ujar Ketua Pelatihan Perhitungan Biaya Pokok Penyediaan dan Desain Listrik Regional ini menjelaskan alasannya. Karena jaringan ada, hanya tinggal memasang listrik dengan menggunakan kartu prabayar. Dia mencontohkan, misalnya saja tiap ‘wong cilik’ diberi subsidi listrik 100 kwh per bulan. “Saya rasa cukup besar untuk mereka,” katanya lagi. Jika melebihi 100 kwh, maka mereka membayar kelebihannya itu. Maksudnya, Pemerintah Daerah hanya memberikan subsidi kepada rakyat miskin sebesar 100 kwh per bulan.<\/p>\n
Contoh Tenaga Pembangkit Model Jepang <\/b>
\nSyarifudin juga mengusulkan tenaga pembangkit seperti model di Jepang. Air yang dibuang ke laut dialirkan melalui bejana berhubungan untuk dinaikkan ke atas. Sehingga tidak dibuang percuma ke laut, tapi dijadikan tenaga pembangkit listrik di malam hari. Untuk Surabaya fasilitas waduk sudah cukup banyak. Dan hasil yang didapat akan tahan lama (baca : permanen). Namun ada kendala dari segi dana dan waktu. “Butuh banyak biaya untuk membuat pembangkitnya, dan baru sepuluh tahun akan dapat dinikmati,” jelasnya memberi ulasan. (th@\/sep)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Salah satu usulan dari Syarifuddin Mahmudsyah, Ketua Pusat Energi, Rekayasa, Industri dan Ilmu Dasar Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) ITS. Beliau menanggapi fenomena yang terjadi tentang tarif dasar PLN. Selengkapnya, kita ikuti hasil wawancara khusus seusai acara Pelatihan Tarif Dasar Listrik yang digelar LPPM dan CEPS-PLN, Jumat-Sabtu (24-25\/6).<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3650,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[],"class_list":["post-3649","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita-utama"],"yoast_head":"\n