Peringatan tersebut dilontarkan Sekjen Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) Prof Ainun Naim saat kick off ITS PTN-BH di Graha Sepuluh Nopember, Rabu (8\/3\/2017).<\/p>\n
”Status PTN-BH perlu diperhatikan agar masyarakat tidak salah paham. PTN-BH sama sekali bukan privatisasi dan komersialisasi perguruan tinggi,” ungkap Prof Ainun Naim.<\/p>\n
Ia mengatakan, sebelumnya banyak PTN berstatus BHMN (Badan Hukum Milik Negara). Namun, statusnya yang tidak kuat karena dilandasi Peraturan Pemerintah (PP), dan tidak ada cantolan undang-undang. Sehingga kampus negeri berstatus BHMN menjadi PTN-BH.<\/p>\n
”Sejak Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II tahun 2000, maka juga jumlah PTN-BH terus naik yang sampai saat ini ada 11 PTNBH dari 370 PTN yang ada di Indonesia untuk mengemban status itu,” katanya.<\/p>\n
PTN-BH, tambah Ainun, tujuannya memberikan otonomi penuh ke kampus dalam mengembangkan pendidikan tinggi sesuai marwah. Sementara pemerintah tetap akan memberikan anggaran serta fasilitas.<\/p>\n
”Jadi tidak harus menaikkan biaya pendidikan, juga masih ada dana pembangunan, pengembangan dari program kementerian untuk bisa dimanfaatkan,” tuturnya.<\/p>\n
Selain itu, dosen tidak harus berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). PTN-BH bisa merekrut dosen sendiri dan dibayar keuangan kampus. ”Ini karena sejak 2014 kami menghentikan perekrutan dosen PNS," tandasnya.<\/p>\n
Ia juga berpesan ke ITS untuk memperhatikan peringkat lembaga. Artinya, harus memperhatikan rinci prestasi akademik, rasio dosen dan mahasiswa, serta jumlah hasil penelitian dosen.<\/p>\n
”Menjadi PTN-BH membuat ITS lepas dari birokrasi pemerintah, mengelola SDM (Sumber Daya Manusia) sendiri. Khususnya SDM dosen,” ujar Ainun. [ito\/suf]<\/p>\n
<\/p>\n
Sumber : http:\/\/beritajatim.com\/pendidikan_kesehatan\/292031\/kemenristek_dikti_minta_its_tidak_terapkan_privatisasi.html<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Surabaya (beritajatim.com) – Resmi menyandang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) Intitut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya diingatkan agar tidak menerapkan privatisasi, yakni pengalihan dari aset negara ke swasta, terlebih perorangan.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":31281,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[16],"tags":[],"class_list":["post-31280","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-lainnya"],"yoast_head":"\n