Kemampuan manajemen dan reputasinya dalam mengembangkan pendidikan membuat wewenang tersebut diberikan.<\/p>\n
Di Indonesia baru ada 11 PTNBH dan beberapa PTN besar sedang mengajukan status tersebut pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).<\/p>\n
Namun, Kemenristekdikti memperingatkan PTNBH agar tidak menerapkan privatisasi, pengalihan dari aset negara ke swasta, terlebih perorangan.<\/p>\n
Peringatan ini seiring terus bertambahnya jumlah PTNBH.<\/p>\n
Sekjen Kemenristekdikti, Prof Ainun Naim mengatakan, secara bertahap jumlah PTN-BH terus ditambah sejak tahun 2000.<\/p>\n
Saat ini bahkan Universitas Negeri Semarang dan Universitas Brawijaya sedang mengajukan diri sebagai PTNBH.<\/p>\n
”Sebelumnya banyak PTN berstatus BHMN (Badan Hukum Milik Negara). Cuma statusnya tidak kuat karena dilandasi Peraturan Pemerintah (PP), tidak ada cantolan undang-undang," tutur Ainun di sela Kick Off Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) PTNBH di Graha ITS, Rabu (8\/3\/2017).<\/p>\n
Namun, sejak Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, kampus negeri berstatus BHMN menjadi PTNBH.<\/p>\n
”Status PTN-BH perlu diperhatikan agar masyarakat tidak salah paham. PTN-BH sama sekali bukan privatisasi dan komersialisasi perguruan tinggi,” sambungnya.<\/p>\n
PTNBH menurutnya mampu memberikan otonomi penuh ke kampus dalam mengembangkan pendidikan tinggi sesuai marwah.<\/p>\n
Meskipun banyak kampus negeri menjadi PTNBH, Ainun menegaskan pemerintah tetap akan memberikan anggaran serta fasilitas. Sehingga PTNBH tidak harus menaikkan biaya pendidikan.<\/p>\n
Untuk mencukupi biaya operasional, PTNBH bisa mengakses atau memanfaatkan program kementerian.<\/p>\n
”Ada dana pembangunan dan pengembangan dari pusat. Program ini bisa dimanfaatkan pusat,” tuturnya.<\/p>\n
Bersamaan ITS dan PTN lain berstatus BH, Ainun mengingatkan dosen tidak harus berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).<\/p>\n
PTNBH bisa merekrut dosen sendiri dan dibayar keuangan kampus.<\/p>\n
”Ini karena sejak 2014 menghentikan perekrutan dosen PNS,” tandasnya.<\/p>\n
Ainun berpesan ke ITS untuk memperhatikan peringkat lembaga. Artinya, harus memperhatikan rinci prestasi akademik, rasio dosen dan mahasiswa, jumlah hasil penelitian dosen.<\/p>\n
Apakah hasil penelitian dosen dikutip dosen lain, serta hubungan kerjasama pertukaran dosen dan mahasiswa dengan kampus lain di luar negeri.<\/p>\n
”Menjadi PTNBH membuat ITS lepas dari birokrasi pemerintah, mengelola SDM (Sumber Daya Manusia) sendiri. Khususnya SDM dosen,” tegasnya.<\/p>\n
Rektor ITS, Prof Joni Hermana mengatakan, sebelum menjadi PTNBH, kampusnya berstatus Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTNBLU).<\/p>\n
”Sejak tahun 2017 ini menjadi PTNBH utuh. Perubahan status ini tidak mengubah struktur organisasi, tapi tugas organisasi bertambah,” terang Joni.<\/p>\n
<\/p>\n
Sumber : http:\/\/surabaya.tribunnews.com\/2017\/03\/08\/pemerintah-larang-kampus-ptnbh-dikomersilkan-seperti-ini-alasannya?page=1<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SURYA.co.id | SURABAYA<\/strong> – Perguruan Tinggi Negeri Berbatan Hukum (PTNBH) memiliki kewenangan mandiri dalam pengelolaannya.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":31255,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[16],"tags":[],"class_list":["post-31254","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-lainnya"],"yoast_head":"\n