Surya, Senin 17 Februari 2003<\/p>\n
"Kami meminta agar nantinya ada transparansi dana. Selama ini kami tidak pernah tahu apa yang diputuskan rektorat. Kalau di dalamnya terjadi kebocoran yang tidak semestinya terjadi, ini kan merugikan mahasiswa," ungkap Nugroho, Minggu (16\/2). <\/p>\n
Selama ini, 16.000 mahasiswa telah membayar SPP, tapi dana untuk kegiatan saja tidak seperti yang diharapkan. <\/p>\n
Nugroho juga memberi catatan terkait pelaksanaan otonomi kampus. Dikatakannya, rektor harus memahami penolakan mahasiswa terhadap otonomi kampus. <\/p>\n
"Kami menolak otonomi karena tujuannya bukan untuk mengembangkan kampus seperti di UU, tapi sekadar upaya melepas tanggung jawab pemerintah dalam mencerdaskan bangsa," tegas Nugroho. <\/p>\n
Dari pertemuan BEM ITS dengan sejumlah perguruan tinggi yang sudah menjadi percontohan PTBHMN seperti UI, UGM, Unpad, dan IPB beberapa waktu lalu, diketahui otonomi malah memberikan suasana tak kondusif, karena ujung-ujungnya menaikkan SPP. <\/p>\n
"Karena itu kami meminta rektor nanti dalam setiap keputusannya selalu melibatkan mahasiswa," tegas mahasiswa Teknik Kelautan itu. (tof)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Mahasiswa melalui Presiden BEM ITS, Nugroho Fredivianus, meminta rektor baru agar memberikan kebijakan yang kondusif.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[16],"tags":[],"class_list":["post-28982","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-lainnya"],"yoast_head":"\n