Patria Susantosa, Wakil Ketua DPP Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) LKPP hadir sebagai pemateri dalam sosialisasi kali ini. Dalam pemaparannya, ia menyampaikan pentingnya spek krusial resiko pengadaaan. "Aktivitas pengadaan barang dan jasa layaknya menyetir di pinggir tebing Bolivia, dari mana pun arah kita berkendara pasti berisiko jatuh ke jurang," ujarnya.<\/p>\n
Menurutnya, resiko terbesar dalam pengadaan ini adalah hukum, di mana seringkali realisasi pengadaan tidak sesuai dengan perjanjian dan PP. Oleh karena itu, dalam sosialisasi ini Patria sengaja mengenalkan tahapan persiapan pengadaan sesuai dasar hukumnya. "Tahap paling penting adalah Rencana Umum Pengadaan (RUP) karena kita harus mengidentifikasi kebutuhan, anggaran, cara pengadaan, pemaketan dan pengorganisasian," paparnya.<\/p>\n
Kasubdit Pengembangan Aplikasi dan TI LKPP ini mengatakan pengkajian ulang RUP perlu dilakukan untuk penetapan rencana pengadaan. Dengan demikian, spesifikasi barang bisa dijelaskan lebih mendetail untuk dijadikan perjanjian. "Setelah itu baru dilakukan pemilihan penyedia yang tepat dengan berlomba-lomba melelang barang termurah," tukasnya. <\/p>\n
Sementara itu, Ketua LPSE ITS Dr Tantular Nurtono MEng ST meyakini permasalahan yang muncul dalam kegiatan pengadaan oleh ITS ini adalah pelanggaran dokumen perjanjian. Yang dimaksud pelanggaran menurutnya adalah penyedia tidak bisa memenuhi keinginan ITS. "Resikonya adalah perubahan jadwal dan barang yang ada pada kontrak. Tapi kita tetap tegas jika ada keterlambatan dan perubahan barang yang dipasok dengan harga sama dan kualitas lebih tinggi," ungkap dosen Jurusan Teknik Kimia ini.<\/p><\/div>\n
Tak hanya itu, pemecahan permasalahan rencana pengadaan ini juga mengerahkan teknologi untuk menginformasikan RUP. Sistem Informasi RUP (Sirup) ini menjadi salah satu media atau sarana masyarakat dalam mengakses informasi pengadaan barang dan jasa secara nasional. "Identifikasi, penyusunan, penetapan dan penganggaran barang dan jasa RUP yang ditampilkan di Sirup akan membantu memberikan rekomendasi dari pemecahan permasalahan," pungkasnya kepada ITS Online. (riz\/pus)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Upaya meningkatkan pengetahuan para tenaga pendidik dan biro ITS mengenai pengadaan barang dan jasa kembali dilakukan dengan mengadakan sosialisasi. Hal ini sesuai Peraturan Presiden (PP) nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang\/Jasa Pemerintah. Sosialisasi ini yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ITS dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang\/Jasa Pemerintah (LKPP) ini diadakan di Gedung Rektorat, Kamis (10\/12).<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":22089,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[],"class_list":["post-22088","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita-utama"],"yoast_head":"\n