Propinsi Jawa timur dan sekitarnya, mengadakan konsultasi publik "Penyusunan Draft RUU tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil". Lokakarya yang terselenggara atas kerjasama Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya ini bertujuan untuk memperoleh masukan berupa saran, tanggapan, serta aspirasi dari pemerintah daerah, dunia usaha, LSM, perguruan tinggi dan masyarakat daerah.<\/p>\n
Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RUU ini diantaranya telah dilakukan di Manado, Sulawesi Utara ; Makasar, Sulawesi Selatan; Lampung dan di Surabaya, Jatim. <\/p>\n
Menurut Dirjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Prof.Dr.Ir. Widi.A.Praktikto, MSc, pelaksanaan konsultasi publik untuk Surabaya, yang diselenggarakan di kampus ITS ini dipandang perlu, karena sudah waktunya bagi universitas dengan program pokok ilmiah bidang kelautan turut menyumbangkan kepakarannya membantu pemerintah daerah dalam mengembangkan pembangunan di wilayah pesisir di daerahnya. Partisipasi dunia pendidikan dalam RUU ini akan dikembangkan dalam konsep "Sea Grant University" . <\/p>\n
Praktikto, berharap dengan pengaruh suasana kampus maka sifat kritis dalam sumbangan aspirasi dapat terwujud hingga nantinya apapun keputusan DPR tentang UU tersebut dapat dilaksanakan dengan ikhlas oleh pihak yang terkait karena aspirasi mereka telah tercangkup didalamnya. <\/p>\n
Beberapa hal yang mendasari adanya RUU ini, menurut Praktikto, antara lain adalah, terlindunginya sumber daya laut, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil yang lebih baik, dan adanya pemberdayaan masyarakat. Topik-topik utama yang menjadi inti pembahasan RUU Pengelolaan Pesisir Dan Pulau-Pulau kecil ini meliputi : (i) Kelembagaan ; (ii) Sertifikasi Program Dan Insentif ; (iii) Standarisasi Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ; (iv) Pemberdayaan masyarakat ; dan (v) Penegakan Hukum. Kelima topik tersebut akan dibahas lebih rinci dalam sidang komisi dan hasil akhir akan dibahas dalam rapat pleno untuk mencapai kesimpulan dari konsultasi publik wilayah Surabaya dan sekitarnya.<\/p>\n
Lokakarya yang bertempat di Ruang Sidang Rektorat ITS ini selain dihadiri oleh wakil pemda Jatim, organisasi non pemerintah, LSM, dunia usaha, akademis dan pemerhati masalah pesisir dan kelautan di wilayah Jatim, juga dihadiri oleh wakil dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, dan NTB.(li\/rom)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Departemen Kelautan Dan Perikanan Direktorat Jenderal Pesisir Dan Pulau- Pulau Kecil, dalam rangka penyempurnaan draft Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ( RUU PWP-PPK ).<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2027,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[],"class_list":["post-2026","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita-utama"],"yoast_head":"\n