KONAS yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) bekerja sama dengan ITS ini bertujuann untuk menambah wawasan peserta pelatihan IMC. Sebanyak 36 peserta mengikuti pelatihan ini sebagai delegasi dari perguruan tingginya yang memiliki disiplin ilmu kemaritiman.<\/p>\n
Dalam KONAS IX ini, Sudirman mengawali pembahasan dari berlimpahnya potensi sumber daya kelautan yang dimiliki oleh Indonesia. Hanya saja belum terkelola dengan baik, justru menghasilkan keserampangan dalam pengelolaannya. "Rezim open access<\/em> ini tidak berarti kita bisa mengeksploitasi laut sebebas-bebasnya," ujarnya.<\/p>\n Dari permasalahan tersebut, menurutnya, ada empat hal yang harus diperhatikan dalamm pemahaman open access<\/em>. Diantaranya adalah alokasi ruang, tidsak bersifat destruktif, sifatnya berkelanjutan, dan yang terakhir bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.<\/p>\n Selanjutnya ada Ir Tri Rismaharini yang membahas upaya revitalisasi pesisir Kota Surabaya. Ia mengaku bahwa ada banyak tantangan serta tekanan dari pihak luar, apalagi di sektor bisnis yang menginginkan modernitas namun melupakan hakikat alam itu sendiri. "Kalau seandainya saya setujui, lalu kemudian terjadi tsunami, memang pihak investor mau bertanggung jawab? Mereka tidak berani," jelasnya. Baginya, yang bisa melindungi Kota Surabaya adalah warga Surabaya sendiri.<\/p>\n Untuk upaya realisasinya, Risma menjelaskan bahwa ia memberi kemudahan akses terhadap para nelayan dan petani di surabaya. "Kenapa saya yakin mengakseskan petani dan nelayan disini, karena saya yakin akan kemandirian pangan bangsa kita," tegas perempuan alumni ITS ini.<\/p>\n Terakhir, Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri MS membahas mengenai urgensi Undang-Undang (UU) kelautan. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tahun 2001-2004 ini memaparkan kendala yang dimiliki indonesia dalam upaya mwujudkan indonesia sebagai poros maritim dunia. Contohnya adalah seperti tingginya suku bunga pinjaman di Indonesia jika dibandingkan negara lainnya di Asia, yakni mencapai 14%. "Ini jadi salah satu faktor yang mempersulit pengajuan pinjaman dari sektor kelautan dan pertanian," terangnya.<\/p>\n Di akhir konferensi, seorang peserta Pelatihan IMC ITS, Nico Wantono, mengaku sangat tertarik mengikuti jalannya konferensi ini. Telebih dengan kesamaan latar belakangnya yang merupakan mahasiswa Ilmu Kelautan. "Harapannya sih, ini gak berhenti di KONAS ini saja tetapi ada langkah lanjut yang konkrit untuk kemajuan maritim indonesia nantinya," ucapnya yang merupakan satu dari tiga delegasi IPB yang hadir. (o8\/oly)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Helatan Konferensi Nasional (KONAS) Pengelolaan Sumber Daya Pesisir, laut dan Pulau-pulai kecil menjadi babak penting rangkaian kegiatan Indonesia Maritime Challenge (IMC) Workshop and Training Camp, Kamis (20\/11). Beberapa pakar pun didapuk untuk memperkenalkan kemaritiman lebih dalam beserta permasalahan yang ada. Seperti Dr Sudirman Saad dari Ditjen KP3K KKP, Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri MS selaku Ketua Masyarakat Akuakultur, juga turut hadir Ir Tri Rismaharini MT, Walikota Surabaya.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":19727,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[],"class_list":["post-19726","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita-utama"],"yoast_head":"\n