Peraturan Daerah (Perda) nomor 7 tahun 1999 tentang larangan memanfaatkan bangunan untuk semua jenis praktik prostitusi adalah landasan hukum yang jelas. Perda tersebut lah yang dijadikan sebagai dasar untuk menutup lokalisasi Dolly oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov Jatim.<\/p>\n
Hal ini didukung penuh oleh sejumlah mahasiswa ITS yang berkolaborasi dengan mahasiswa Universitas Airlangga (UA). Ingin menunjukkan dukungannya, mereka menggelar aksi di depan Gedung Grahadi. Mereka pun menemui Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo di Grahadi. Pakde Karwo menceritakan tentang bagaimana kondisi Dolly saat ini. ”Kemudian kita juga menjelaskan bahwa kita siap menjadi pengawal pemerintah dalam penutupan lokalisasi ini," jelas Mukhlis, yang memimpin para demonstran.<\/p>\n
Orasi presiden BEM ITS yang memimpin para demonstran yang bertajuk Ubah Wajah Dolly<\/em> ini mengungkapkan tindakan pemerintah belum cukup untuk sampai pada solusi sesungguhnya. Usai berorasi dan teaterikal demi melahirkan rezim baru, dilanjutkan dengan penyanyian lagu totalitas perjuangan, Mukhlis berorasi untuk memberikan semangat kepada semua kalangan yang berada di lokalisasi tersebut. "Kita disini ingin menjamin bahwa setelah penutupan Dolly, tidak akan ada persebaran lagi," ungkap Mukhlis. Tidak berhenti sampai tuntutan ini saja, KM ITS bersama dengan mahasiswa UA ingin membuat sebuah konsep agar bisa memberi masukan kepada pemerintah. "Tentu saja sudah kita konsepkan, secara garis besar kita hanya siap bersedia membantu dalam bidang pendidikan. Prinsip kita bahwa kita akan bergerak secara vertikal untuk generasi ke depannya dan secara horizontal di masyarakat," tuturnya mengakhiri pembicaraan. (riz\/fin)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Penutupan lokalisasi Dolly sudah berjalan sejak tahun 2010. Ia mengatakan bahwa saat itu telah dilakukan penutupan empat puluh lokalisasi di Surabaya, hingga kini berhasil ditutup lima puluh persennya. Hal tersebut diungkapkan oleh Soekarwo, Gubernur Jawa Timur (Jatim) ketika ditemui oleh Mukhlis Ndoyo Said, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ITS dalam aksi yang dilaksanakan untuk mengawal pemerintah menutup lokalisasi Dolly, Senin (16\/6).<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":18753,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[],"class_list":["post-18752","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita-utama"],"yoast_head":"\n
Tuntutan yang dilakukan para mahasiswa ini, bukan semata tuntutan terkait penutupan lokalisasi. Melainkan, kepastian program lanjutan dari pemerintah sebagai tindak lanjut dari penutupan prostitusi terbesar di Asia Tenggara. Dikatakan Muhklis, bahwa saat ini Pemprov telah men-support<\/em> dalam bentuk uang kepada Pemkot. Tetapi, mereka tidak tahu bagaimana kelanjutannya. ”Karenanya, kita masih membutuhkan kepastian setelah lokalisasi ditutup apa yang akan dilakukan baik dari segi ekonomi dan pendidikan ingin diapakan," tutur Mukhlis seusai orasi.<\/p>\n