Beberapa pakar di bidangnya pun turut pula berperan sebagai pemateri pada kegiatan ini. Diantaranya Dr Ali Masykur Musa MSi Mhum menjelaskan Tinjauan Umum Pengelolaan dan Penyajian Laporan Keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selain itu Prof Dr Haryono Umar MSc Ak membahas Implementasi Program Kemendikbud Tentang WBK di Perguruan Tingg, dan Dr Binsar H Simanjutak memaparkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah PP No. 60 Tahun 2008.<\/p>\n
Dalam pelaksanaanya, materi pertama yang dibawakan Masykur juga menekankan pada beberapa hal. Seperti prestasi Indonesia di bidang korupsi yang tidak secermelang prestasi atlet-atlet olahraganya.<\/p>\n
Ia sangat menyayangkan Indonesia yang dianugerahi kekayaan alam yang melimpah namun memiliki nilai Corruption Perception Index <\/em>(CPI) sebesar 32 pada 2012 silam. Skala tersebut diambil dari skala 0 sampai seratus. Nilai nol sangat buruk dan seratus bersih dari korupsi. Menurutnya, hal ini sangat ironis mengingat kemakmuran terbesar justru seharusnya dimiliki oleh rakyat Indonesia.<\/p>\n Lebih lanjut, ia mengatakan hal ini diperparah dengan permasalahan keuangan terkait pengelolaan belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial, dan aset negara. ”Ini masalah klasik yang masih mendominasi penyebab kerugian negara maupun daerah selama ini,” jelas Anggota IV BPK RI ini. Masykur menjelaskan, temuan ini terungkap ketika BPK mencium penggunaan belanja yang tidak sesuai ketentuan, pengadaan fiktif, dan perjalanan dinas ganda oleh berbagai instansi di dalam negeri.<\/p>\n Oleh sebab itu, terdapat beberapa hal yang ia sampaikan untuk ITS, setidaknya diperlukan lima hal yang harus dilakukan ITS untuk menuju lembaga yang transparan dan akuntabel. Seperti memperkuat kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan memberdayakan satuan pengawas internal. ”Dan seharusnya ITS dapat menindaklanjuti rekomendasi BPK dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tambahnya.<\/p>\n Di akhir, ia juga mengingatkan kalaupun laporan ITS sudah mencapai WTP, tidak berarti telah pasti bebas dari tipikor, hal ini hanya mengisyaratkan bahwa ITS telah memenuhi asersi manajemen yang ada. ”Ya karena opini WTP itu didasarkan atas pemeriksaan akun-akun laporan keuangan yang material dan dilakukan secara uji petik saja,” imbuhnya. <\/p>\n Sementara itu, Rektor ITS, Prof Dr Ir Tri Yogi Yuwono DEA dan sejumlah pejabat tinggi kampus perjuangan pun turut serta mengikuti materi yang terdapat dalam worskhop<\/em> yang digelar selama dua hari sejak Kamis (31\/10) ini. Ia mengatakan akan ada banyak pembelajaran yang bisa diperoleh melalui gelaran seperti ini. ”Gelaran ini bisa membekali sivitas akademika ITS agar tak kebablasan<\/em>, terutama dalam mengelola laporan keuangan,” ungkapnya.(man\/nir)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Semakin merajalelanya tindak pidana korupsi (tipikor) di Indonesia mengundang rasa prihatin bagi seluruh lapisan masyarakat, termauk ITS. Tak ingin bahaya laten tersebut mengakar di institusinya, ITS pun menggelar workshop <\/em>bertajuk Menuju Wilayah Bebas Korupsi<\/em> (WBK).<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":17225,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[],"class_list":["post-17224","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita-utama"],"yoast_head":"\n