Trisno Zuardi SH MM, salah satu narasumber pada sosialisasi ini menerangkan bahwa terbitnya PP Nomor 53 Tahun 2010 disebabkan oleh banyaknya pejabat baru yang belum mengetahui pelaksanaan disiplin yang benar. Trisno mengatakan, saat ini masih banyak PNS yang bermasalah dengan kedisiplinan hingga menimbulkan persoalan bagi atasannya.<\/p>\n
Maka dari itu, dalam sosialisasi ini ditekankan pentingnya penegakan kedisiplinan PNS dimulai dari pengertian preventif, kolektif, hingga progresif. Dimana, penegakan kedisiplinan tidak hanya untuk mencegah tindakan melanggar oleh PNS melainkan juga menyusun upaya yang berkelanjutan. ”Apabila seorang PNS sudah pernah mendapatkan sanksi, harus ada upaya pembinaan ke arah yang lebih baik agar tidak mengulangi kesalahan yang sama kedepannya,” pungkas Trisno.<\/p>\n
Selain kedisiplinan, salah satu poin lain yang ingin dicapai oleh PP ini juga terkait dengan tingkat keandalan PNS. ”Keandalan yang dimaksud adalah PNS sebagai profesi yang dibiayai oleh Negara, haruslah berkompeten sesuai jabatannya," ujar Trisno.<\/p>\n
Dalam mewujudkan hal itu, Trisno mengatakan bahwa atasan perlu mengetahui spesifikasi dan kemampuan PNS tersebut agar bisa ditempatkan sesuai bidangnya. Seorang PNS harus memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang termuat di PP Nomor 53 Tahun 2010, hingga dapat dikategorikan sebagai PNS yang profesional.<\/p>\n
Fakta banyaknya PNS yang melakukan tindak pidana seperti korupsi menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan PP ini. Pemerintah mengharapkan PNS dapat melaksanakan tata pemerintahan yang baik dengan memegang teguh prinsip transparansi, akuntabilitas, dan netralitas. "Prinsip ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan," tegas Trisno. (m1\/ald)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Biro Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi ITS mengadakan Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)<\/em>, Senin (17\/12). Kegiatan ini diadakan untuk menyamakan persepsi terhadap esensi PP tersebut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antar stakeholder<\/em>.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":15490,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[],"class_list":["post-15489","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita-utama"],"yoast_head":"\n