Kampus ITS, ITS News — Upaya dalam menata masa depan bangsa, Dewan Profesor (DP) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menggelar Sarasehan Kebangsaan, Rabu (19/8). Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 RI, mengajak para akademisi serta pemangku kebijakan bersama-sama merumuskan langkah strategis bagi masa depan negara.
Mengusung tema Menata Masa Depan Indonesia, Kembali ke UUD 1945, Rektor ITS Prof Dr (HC) Ir Bambang Pramujati ST MScEng PhD menilai tema tersebut menjadi refleksi untuk melihat perjalanan bangsa dengan lebih jernih. Ia juga menekankan bahwa sejatinya guru besar mempunyai tanggung jawab untuk terus memikirkan bagaimana Indonesia menjadi lebih baik.
Guru Besar Departemen Teknik Mesin ITS tersebut menegaskan bahwa dialog yang terjalin tidak berhenti pada pertanyaan “apakah kita perlu kembali?”. Bambang menganalogikan satu prinsip sederhana dalam dunia teknik. “Ketika sebuah sistem tidak lagi menghasilkan kinerja sebagaimana yang kita harapkan, kita tidak serta-merta membuang seluruh sistem tersebut,” tutur Bambang.
Ketua DP ITS Prof Dr Ir Imam Robandi MT IPU menekankan bahwa profesor harus memosisikan diri sebagai pemikir bangsa dan think tank bagi negara. Guru besar memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan kontribusi intelektual yang komprehensif, independen, dan akuntabel bagi kemajuan bangsa. “Ini kesempatan untuk merumuskan solusi atas berbagai permasalahan bangsa secara rasional dan objektif,” tutur Imam.
Forum strategis ini menyoroti pentingnya menyusun blueprint pembangunan Indonesia jangka panjang, sebagaimana visi Indonesia Emas 2045. Akademisi mendesak agar pemerintah untuk lebih terbuka dalam melibatkan pemikiran dari kalangan akademisi agar setiap kebijakan yang lahir memiliki landasan ilmiah yang kuat dan berdampak jangka panjang.
Hadir sebagai pemateri, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran (UNPAD) Prof Susi Dwi Harijanti SH LLM PhD menegaskan bahwa konstitusi bukan sekadar dokumen hukum atau politik, melainkan jiwa dari bangsa itu sendiri. Oleh karena itu, penyelenggaraan negara tidak boleh hanya terpaku pada bunyi norma hukum semata. “Negara dijalankan harus berlandaskan pada nilai, pandangan, dan asas filosofis yang terkandung di dalamnya,” terang Susi.
Susi mengingatkan agar tidak tergesa-gesa menyimpulkan bahwa kembali ke UUD 1945 sebelum amandemen adalah satu-satunya solusi. Ia menjelaskan bahwa UUD asli pun memiliki kelemahan mendasar berupa executive heavy dan minimnya checks and balances.
Oleh karena itu, diperlukan keberanian untuk mengevaluasi efektivitas perjalanan bangsa. Hal tersebut demi memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap berpijak pada fondasi dasar negara dan semangat cita-cita para pendiri bangsa. “Dengan demikian, pembangunan dijalankan secara berkelanjutan, terukur, dan mampu membawa Indonesia menjadi negara maju sesuai target ditetapkan,” ujarnya.
Pandangan senada disampaikan oleh akademisi dari Departemen Teknik Kelautan ITS Prof Daniel M Rosyid PhD. Pihaknya memaparkan analisis sistem konstitusi Indonesia menggunakan pendekatan Game Theory dan Operation Research. “Sebab desain kelembagaan saat ini menciptakan fragmentasi ekstrem dan konflik antar lembaga yang tidak memiliki kejelasan mekanisme tiebreaker,” papar dosen Laboratorium Konstruksi Bangunan Laut ITS tersebut.
Di lain sisi, Guru Besar Sosiologi Ekonomi Universitas Airlangga (UNAIR) Prof Bagong Suyanto DRs MSi menyoroti persoalan keadilan sosial. Ia mengkritisi pola pemerintah yang selama ini menyederhanakan kemiskinan hanya dari dimensi ekonomi. Mengacu pada kerangka Robert Chambers, ia menjelaskan bahwa kemiskinan memiliki dimensi multidimensi, mulai dari kerentanan, isolasi akses, hingga ketidakberdayaan politik. “Program pengentasan kemiskinan harus menyentuh sisi pemberdayaan dan perlindungan pelaku usaha kecil agar mereka tidak dipaksa berkompetisi dalam arena yang tidak setara,” ungkap Bagong.
Berbagai tantangan besar dalam sistem politik, termasuk tingginya biaya politik diakui menghambat lahirnya pemimpin berkualitas. Sarasehan kali ini mendorong para akademisi untuk menjadi lokomotif inovasi yang memberikan masukan formal kepada MPR RI.
Sarasehan kali ini pun menjadi upaya ITS sebagai pencetak generasi intelektual bangsa dalam mewujudkan cita-cita Sustainable Development Goals (SDGs). Terutama SDGs poin ke-10 tentang berkurangnya kesenjangan, poin ke-16 demi menciptakan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, melalui kerja sama yang sesuai dengan SDGs poin ke-17 dengan kemitraan untuk mencapai tujuan. (*)