Dosen ITS Soroti Etika Komunikasi Pemimpin di Ruang Publik

Kampus ITS, ITS News — Komunikasi publik seorang pemimpin tidak jarang menghadapi persoalan dalam merespons aspirasi masyarakat secara bijak. Menanggapi etika berkomunikasi, dosen Komunikasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Rumaysha Gikha Nisrina SSos MSi memaparkan prinsip komunikasi pemimpin di ruang publik. 

Belakangan ini, sejumlah pernyataan pejabat publik dalam penyampaian pesan memicu banyak perdebatan pada berbagai media massa. Dosen Departemen Studi Pembangunan ITS itu menjelaskan bahwa komunikasi publik harus berlandaskan prinsip kehati-hatian di tengah keberagaman masyarakat. “Seorang pemimpin harus memiliki sensitivitas yang tinggi dalam membaca situasi sebelum menyampaikan gagasan di ruang publik,” terangnya.

Menilik berbagai gaya kepemimpinan, Arum mengungkapkan bahwa pemimpin yang demokratis perlu membuka ruang bagi respons masyarakat dalam proses komunikasi. Menurutnya, di era digital umpan balik penting untuk melihat bagaimana pesan diterima dan dimaknai sebagai bagian dari proses umpan balik (feedback). “Pesan yang disampaikan secara tepat akan memicu tanggapan yang konstruktif dari masyarakat,” bebernya

Selaras dengan hal tersebut, perempuan kelahiran 31 Agustus 1997 itu menyoroti pentingnya menyikapi kritik masyarakat maupun pakar secara bijak dan profesional. Ia menegaskan bahwa kritik tidak seharusnya dianggap sebagai serangan personal oleh pembuat kebijakan. “Kritikan justru memberikan sudut pandang yang lebih luas atas dampak kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat,” ungkapnya.

Di samping itu, Dosen Laboratorium Komunikasi Sosio-Kultural dan Kajian Media ITS tersebut menambahkan bahwa komunikasi pembangunan tidak akan berjalan efektif tanpa adanya keterlibatan aktif dari warga. Pemerintah bertindak sebagai penyedia solusi atas kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat di lapangan. “Pembangunan akan sia-sia jika tidak melibatkan masyarakat yang merupakan sasaran utama dari program tersebut,” tandasnya. 

Oleh karena itu, Arum mengingatkan bahwa setiap pesan yang disampaikan di ruang publik akan meninggalkan jejak digital. Kesalahan dalam memilih diksi atau merespons secara emosional rentan memicu reaksi negatif yang berdampak luas. “Pemerintah perlu berhati-hati dalam memilih pesan agar tidak menimbulkan gejolak publik,” jelasnya mengingatkan.

Menutup pemaparannya, Arum berpesan agar pemerintah lebih bijak dalam menanggapi keluhan dan membuka ruang keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Menurutnya, komunikasi yang terbuka dan responsif dapat mendukung terciptanya pembangunan yang inklusif. Prinsip tersebut sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-16 tentang Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh serta poin ke-4 mengenai Pendidikan Berkualitas. (*)

Reporter: Naila Zalfa Hamidah
Redaktur: Hani Aqilah Safitri