Kampus ITS, ITS News — Di tengah tingginya aktivitas vulkanik di Indonesia, upaya mitigasi bencana dan edukasi publik menjadi sorotan. Sebab, proses kebumian tersebut menuntut masyarakat untuk memahami status dan langkah mitigasi secara tepat. 

Ahli Geologi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Dr M Haris Miftakhul Fajar MEng menekankan pentingnya mitigasi berbasis data pemantauan. Melihat kondisi yang terjadi dalam satu pekan ini, Haris menilai kewaspadaan dapat dilakukan dengan mengikuti status aktivitas masing-masing gunung. 

Empat tingkatan status aktivitas gunung api ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat hingga pemerintah dalam menentukan langkah pengamanan. “Status gunung api normal, waspada, siaga, hingga awas menjadi acuan mitigasi, bukan sekadar penanda akan terjadi letusan,” terang Haris.

Pemerintah melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) selaku unit Badan Geologi Kementerian ESDM telah menyediakan sistem informasi terpadu melalui platform MAGMA Indonesia. Platform digital ini menyajikan laporan aktivitas seluruh gunung api di Indonesia termutakhir yang diperbarui secara berkala. 

Dengan tersedianya kanal informasi resmi tersebut, masyarakat diimbau untuk menyaring informasi dan tidak mudah terpengaruh kabar bohong (hoaks). “Saat ini sering beredar ramalan tidak berdasar di media sosial, padahal secara ilmiah tidak ada teknologi yang mampu memprediksi hari dan jam pasti terjadinya erupsi,” tegas Kepala Departemen Teknik Geofisika ITS tersebut.

Lebih lanjut, status gunung api yang dikeluarkan oleh PVMBG juga terkait dengan pembatasan aktivitas pada kawasan yang telah ditentukan. Pada status waspada, pembatasan ketat umumnya berlaku di kawasan rawan bencana (KRB) III berupa area inti puncak dan bibir kawah serta jalur aliran piroklastik terdekat. 

Sementara pada status siaga, cakupannya meluas mencakup kawasan rawan bencana III yang harus dikosongkan dari aktivitas warga, dan kawasan rawan bencana II yang harus disiagakan. Pembatasan jarak ini bertujuan mengeliminasi risiko lontaran material batuan pijar, awan panas guguran, maupun aliran lahar. “Maka, saat gunung api mulai berstatus waspada, siaga bahkan awas, masyarakat harus mematuhi rekomendasi resmi terkait radius steril dan batas sektoral yang telah ditentukan oleh PVMBG,” anjur Haris.

Selain ancaman material vulkanik, abu erupsi juga perlu mendapat perhatian khusus. Material yang dihasilkan pada aktivitas tersebut dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. 

Sebagai contoh, abu vulkanik letusan Gunung Anak Krakatau (GAK) yang terbawa angin melintasi perairan Selat Sunda menuju Jakarta, Banten, Jawa Barat, Lampung, dan Bengkulu serta menyebar ke arah Samudra Hindia. Haris menuturkan bahwa abu vulkanik pada dasarnya terdiri dari serpihan kaca vulkanik dan mineral silikat berukuran mikro, terbentuk akibat pembekuan magma yang sangat cepat saat erupsi sehingga menghasilkan tepian yang tajam dan runcing. 

Material mikro tajam tersebut dinilai sangat berbahaya bagi saluran pernapasan manusia, serta menggores kaca jika terjadi gesekan pada permukaan. Selain itu, sebaran abu juga dapat mengurangi jarak pandang hingga berpotensi mengganggu mesin pesawat yang membahayakan penerbangan. 

Bahaya ini bukan sekadar potensi. Pada 24 Juni 1982, pesawat British Airways Penerbangan 9 menembus awan abu Gunung Galunggung di ketinggian 37.000 kaki. Abu yang masuk mesin meleleh lalu mengeras menyumbat turbin, membuat keempat mesin mati total. Pesawat sempat melayang tanpa tenaga sebelum akhirnya mendarat darurat dengan selamat di Halim Perdanakusuma. Insiden inilah yang mendorong dibentuknya Volcanic Ash Advisory Centre (VAAC).

Haris mendorong sinergi dan kolaborasi lintas sektor pemerintahan sebagai sebuah keharusan. Koordinasi ini melibatkan peran PVMBG selaku pemantau aktivitas gunung api, BMKG untuk analisis arah angin dan cuaca, serta Kementerian Perhubungan untuk pengaturan jalur penerbangan demi memprioritaskan keselamatan publik. 

Untuk jangka panjang, Haris menganjurkan pemerintah serta instansi terkait untuk memperkuat edukasi kebencanaan sebelum aktivitas meningkat. Ia berpendapat bahwa langkah edukasi dan sosialisasi membantu masyarakat memahami risiko tanpa menimbulkan kepanikan.

Mitigasi juga perlu dilakukan melalui pemetaan risiko, penyiapan jalur evakuasi, serta penguatan komunikasi kebencanaan. “Budaya mitigasi harus dibangun melalui pemahaman terhadap proses alam dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Haris.

Menurutnya, pemahaman tersebut membuat masyarakat lebih siap menghadapi aktivitas gunung api. Kesiapsiagaan juga membantu mengurangi dampak ketika erupsi terjadi. Dengan demikian, aktivitas vulkanik dapat dihadapi melalui kewaspadaan, kepatuhan terhadap rekomendasi, dan pemanfaatan informasi ilmiah. (HUMAS ITS)