Sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005, setiap satuan pendidikan pada jalur formal maupun nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Tujuan mulia dari peraturan ini untuk memenuhi dan melampaui standar nasional pendidikan.

“Nah, untuk mencapainya, maka tahun 2010 Dikti mulai mengadakan Diseminasi Sistem Penjaminan Mutu Nasional (SPMI),” kata Prof. Ir. Moses Laksono Singgih, MSc, PhD. Moses melanjutkan, SPMI ini diharapkan akan diikuti oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Menurut data Dikti, sebanyak 68 perguruan tinggi pada 2008 dan 58 yang lainnya pada 2009 mengikuti program ini.

Menurut Ketua UPT Pusat Jaminan Mutu (PJM) ITS ini, tahun ini merupakan pelaksanaan program tersebut. Dari SPMI 2009, terpilihlah 10 nama perguruan tinggi nasional dengan jaminan mutu internal terbaik. Mereka adalah Universitas Negeri Yogyakarta, Institut Pertanian Bogor, STIE Perbanas Surabaya, Politeknik Manufaktur Bandung, Akademi Maritim Yogyakarta, Universitas Andalas Padang, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Sekolah Tinggi Filsafat Jakarta, Politeknik Negeri Semarang, dan ATMI Surakarta.

Dosen Jurusan Teknik industri ITS ini menjelaskan, penilaian mutu internal ini sangatlah kompleks. Mulai dari fasilitas, penjaminan, baku mutu, penelitian, sampai standar baku laboratorium percobaan. “Pokoknya semua yang berhubungan dengan proses kegiatan belajar-mengajar keseluruhan,” ujar doktor lulusan Centre for Efficiency and Productivity Analysis (CEPA), University of Queensland, Australia.

Moses menceritakan, awalnya ITS dan puluhan perguruan tinggi lainnya mendapat permintaan dari Dikti untuk mengisi formulir dan buku evaluasi. Kemudian, dari puluhan proposal, terpilihlah 10 PT terbaik nasional dalam pelayanan jaminan mutu. “Syukurlah, ITS masuk menjadi salah satu bagiannya,” ucap Moses senang.

“PJM seharusnya dihidupkan pada setiap perguruan tinggi,” ungkap Moses. Menurut pria kelahiran Madiun, 17 Agustus 1959 itu, PJM wajib dihidupkan sebagai pengawas dan pengontrol mutu kegiatan belajar-mengajar sebuah institusi. Sedangkan, Dikti sebagai kaki tangan pemerintah merupakan pusat pengawas pendidikan dalam skala yang lebih besar.

“Kalau semua pengontrol pendidikan mampu disinkronkan, sistem dan mutu pendidikan nasional otomatis akan semakin terstruktur,” ujarnya. Moses optimis, hal ini merupakan suatu pijakan awal menuju mutu pendidikan yang lebih baik di masa depan. (niv/bah)