Pada bidang industri, topik yang dibahas meliputi pengembangan agro, alat angkut dan Informasi Teknologi (IT). IKA ITS sendiri memandang pemerintah perlu membuat industri unggulan yang dikawal penuh dari berbagai sisi. Mulai dari insentif, dukungan teknologi, dan pemasaran seharusnya memiliki captive market besar. Dalam sektor otomotif misalnya, pemerintah perlu keberanian membuat sepeda motor nasional dalam waktu 3-4 tahun.

IKA ITS merekomendasikan beberapa masukan dan saran kepada pemerintah. Diantaranya adalah dukungan regulasi yang insentif bagi industri besar dan mampu memberdayakan UKM. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan akses bahan baku dan permodalan, serta kemampuan Manajemen. Selain itu, IKA ITS juga merekomendasikan meningkatkan akses SOP serta rekayasa untuk UKM.

Dalam tema pembahasan Infrastruktur, Menteri Pekerjaan Umum Ir. Djoko Kirmanto PipL. HE menjelaskan infrastruktur adalah basic determinan atau kunci pertumbuhan ekonomi bangsa. Sebuah pembangunan infrastruktur tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah saja, tapi juga menjadi tanggung jawab perusahaan swasta. Pasalnnya, pihak swasta yang ikut juga turut menggunakan segala jenis kepentingan umum yang ada dan bertanggung jawab pada masyarakat dan lingkungan.

“Dalam pengembangannya dibutuhkan SDM yang berkualitas dan saya harap IKA ITS dapat memberikan sumbangsih yang besar bagi pembangunan infrastruktur,” ungkap Djoko.

Salah satu bentuk kerjasama pemerintah dengan swasta dengan cara memberikan subsidi pada perusahaan terkait, Hal ini disebabkan jika ditinjau dari segi ekonomi pembangunan yang terjadi dapat menguntungkan negara.

Dalam bidang investasi energi, IKA ITS berpendapat bahwa dalam menyelesaikan hambatan tersebut, sangat diperlukan dukungan dan juga partisipasi dari semua stakeholder terkait utamanya pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan juga masyarakat.

Pemerintah juga harus mengambil langkah-langkah untuk mengkaji ulang kebijakan subsidi, tanpa mengesampingkan kebutuhan masyarakat ekonomi lemah. Hal ini bertujuan agar nantinya subsidi diharapkan tepat sasaran.

Kebijakan mengenai subsidi bisa diarahkan untuk mengembangkan Energi Bersih Terbarukan (EBT). Saat ini EBT memang masih merupakan energi yang mahal jika dibandingkan dengan energi yang bersumber fosil. Salah satu EBT yang sangat perlu segera dimanfaatkan adalah panas bumi. (*/nrf)