Dr Bambang Setiadi, Kepala BSN, menekankan pentingnya peran PT dalam memasyarakatkan budaya sadar standarisasi. BSN yang diwakili Dra Dewi Odjar Ratna Komala MM, Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standarisasi dan Drs Tisyo Haryono MLS, Kepala Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standarisasi, serta Donny Purnomo JE ST, Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengadakan Pembekalan Dosen Pendidikan Standarisasi.

Menurut Bambang budaya sadar standarisasi di Indonesia masih rendah, sehingga daya saing bangsa terhadap bangsa asing masih lemah. Apalagi setelah diberlakukannya AFTA Cina, menurutnya Indonesia akan kesulitan membendung barang atau produk dari Cina. “Satu-satunya jalan ya dengan diberlakukannya standarisasi nasional,” jelasnya.

Dengan mendorong masyarakat untuk membeli produk berstandarisasi nasional Indonesia (SNI), maka konsumen akan terlindungi dari barang berkualitas rendah dan produsen dalam negeri akan mampu bersaing. “Kita kebanjiran produk dari Cina, tapi kita kesusahan memilahnya karena tidak ber-SNI,” jelas Bambang.

“Saya ingin PT mulai sadar untuk itu,” ungkap Bambang. Keterlibatan PT sangat penting karena bertanggungjawab agar lulusannya yang akan bekerja di berbagai sektor terbiasa menggunakan SNI. Selain itu, PT juga berperan sebagai pakar yang akan mengontrol dalam pembuatan SNI.

Pembuatan SNI dibahas oleh tim teknis yang melibatkan empat komponen yaitu pemerintah, konsumen, produsen dan para pakar. Hasilnya berupa rancangan standarisasi. Pembuatan SNI tersebut berdasarkan permintaan dari masyarakat sebagai pengguna SNI. “Proses tersebut biasanya selama sembilan belas bulan, dan melalui pembahasan yang teliti,” ungkap Bambang.

Prof Ir Eko Budi Djatmiko MSc PhD, Pembantu Rektor IV menyatakan bahwa selama ini ITS sangat terkait dengan standarisasi, seperti standarisasi laboratorium, standarisasi peralatan. “Biasanya kita mengenal ISO dalam hal manajemen saja, padah itu untuk semua produk,” jelasnya.

Bambang berharap kedepannya ITS bisa berpartisipasi dalam tim teknis. Saat ini BSN sedang membahas rancangan standarisasi penamaan kota yang rencananya akan melibatkan pakar dari ITS. “Banyak kota di Indonesia ini yang penamaannya masih susah penyingkatannya,” ungkapnya. (ims/nrf)