Sesampainya di depan kantor Departemen Pendidikan Nasional, rombongan segera disambut memasuki ruang sidang. Tampak puluhan mahasiswa ITS penuh semangat, walau dari pagi hujan terus mengguyur ibu kota. “Saya sampaikan banyak terimaksih atas kesempatan emasnya, dapat berkunjung ke kantor pusat Depdiknas," ucap Muhammad Ersyad , Presiden BEM ITS. Besar harapan kami untuk menimbah pengetahuan sebanyak-banyaknya dalam diskusi singkat ini, tambahnya.

Menurut Ersyad, tujuan utama kunjungan ke Depdiknas adalah untuk mengkaji ulang tentang kasak-kusuk UAN yang belum ada kejelasan dan status kampus BHP. Masing-masing peserta SC pun sudah menyiapkan pertanyaan. Dengan semangat, beberapa peserta berlomba adu cepat angkat tangan supaya mampu berdiskusi langsung dengan staf khusus mendiknas dalam diskusi singkat itu.

Menanggapi brondongan pertanyaan kreatif peserta dan masyarakat pada umumnya, Staf Khusus Menteri, Son Kuswadi Dr Eng pun mulai angkat bicara. “Sebelum menyatakan pro dan kontra tentang UAN, hendaknya dikaji ulang dulu tentang tujuan dan plus-minus UAN,” ujarnya.

Kuswadi menjelaskan, tujuan utama pelaksanaan UAN adalah sebagai tolak ukur kemampuan siswa secara nasional. “Kalau tidak ada standardisasi kemampuan lulusan, baik SMP maupun SMA, lalu bagaimana kita bisa membenahi pendidikan di Negara kita?” ungkap Son. Pemerintah juga sudah berupaya keras untuk menanganinya. “Kami pasti akan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini” imbuhnya.

Mengenai pelaksanaan UAN yang masih banyak kecurangan dimana-mana, Dosen Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) ini pun mengeluarkan pernyataan cerdas. “Yang salah bukan sistemnya, tapi pelaksanaannya,” tandas Kuswadi menambahkan. Sebagus apapun suatu metode, pasti bisa melenceng dari tujuan kalau pelakssanaannya banyak kecurangan. Tidak hanya untuk UAN, tapi semua metode di setiap aspek kehidupan, lanjutnya.

“Dulu ketika pemerintahan bung Karno pernah menerapkan UAN saja, yang lulus bisa dihitung jari dalam setiap kabupaten. Ini masalah besar. Pernah juga hanya menerapkan Ujian Akhir Sekolah (UAS) saja, kemudian semua siswa lulus, serentak se-Nasional,” ceritanya singkat. Kuswadi menjelaskan, kalau banyak yang tidak lulus, tentu hal ini masalah besar.

“Intinya, Ujian Nasional hanyalah sebuah metode hasil pikiran manusia, bukan hukum ketetapan tuhan yang universal. Jadi, kami pun akan selalu berusaha menerapkan metode terbaik untuk bangsaa ini,” cetusnya.

Dengan waktu yang teramat singkat, diskusi pun segera dilanjutkan dengan status BHP kampus. BHP sendiri  menempatkan satuan pendidikan sebagai subjek hukum yang memiliki otonomi luas, akademik maupun non akademik, tanpa khawatir lagi dengan kooptasi birokrasi. Sebagaimana UAN, BHP juga hanya suatu kebijakan hasil pikiran manusia.

“Segala kebijakan pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Oleh sebab itu, disinilah fungsi mahasiswa sebagai fungsi kontrol kebijakan pemerintah,”ujarnya. Son Kuswadi juga menghimbau mahasiswa supaya tidak mudah terpancing isu miring tentang sebuah kebijakan baru. “Hendaknya dikaji ulang secara mendalam. Buka juga wawasan kalian, biasakanlah melihat segala sesuatu secara luas, tidak hanya satu sisi," imbuhnya.(niv/fn)