Bagi civitas akademika PENS, nama Prof Dr Ir Muhammad Nuh DEA tentu sudah tidak asing lagi. Sebelum menjabat sebagai Rektor ITS, pria kelahiran Gununganyar Surabaya ini pernah menjadi direktur PENS tahun 1997 hingga 2002. Pengalamannya yang begitu lama di PENS tidak kemudian menjadikannya lupa diri sebagai Menteri Pendidikan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II. Pada seratus hari kepemimpinannya di dunia pendidikan, ia menerapkan Non-discrimination Policy.

Non-discrimination Policy ini antara lain menghapus diskriminasi lulusan politeknik dengan perguruan tinggi lain. Diskriminasi yang dimaksud adalah kesempatan memperoleh gelar profesor atau guru besar bagi lulusan politeknik.

"Politeknik tidak bisa sampai profesor, itu fakta. Kalau yang lain (lulusan perguruan tinggi, red) bisa sampai guru besar, kenapa kita (politeknik, red) harus dibatasi sampai golongan IV C?" tegas Nuh.

Selain diskriminasi pada politeknik, Non-discrimination policy juga akan mengurangi diskriminasi terhadap guru-guru di daerah terpencil dan perbatasan. Pendekatan yang dilakukan Nuh untuk hal ini adalah melalui finance incentive dan career incentive.

Finance incentive yang dimaksud Nuh adalah pemberian insentif pada guru yang mengajar di daerah terpencil dan perbatasan, yang lebih besar dibandingkan guru di kota.

"Misalnya, guru di kota gajinya dua juta, di daerah empat juta. Kalau jadi guru di kota banyak hutang, silahkan bilang, Pak saya mau kerja di situ (daerah terpencil, red) untuk bayar hutang," papar Nuh hari Sabtu (14/11).

Rencana Nuh ini mendapat tanggapan positif oleh Paulus Pangka SH. Dalam sambutannya, ia menanggapi rencana Nuh dengan menceritakan masa kecilnya di Nusa Tenggara Timur. Paulus mengungkapkan bahwa sebetulnya anak daerah tidak kalah dengan orang kota. Hanya saja mutu pendidikannya memang masih rendah.

"Untuk masuk SD saja yang dites adalah panjang tangannya," ungkap Paulus dengan tangan kanan yang memegang telinga kiri, menirukan tes masuk SD-nya.

Selain Non-Discrimination Policy, kebijakan lain yang akan diterapkan Nuh adalah mengenai pemberian 20 ribu beasiswa. Setelah berdiskusi dengan Prof Ir Priyo Suprobo MSc PhD, Nuh berencana memberikan 20 ribu beasiswa masuk perguruan tinggi negeri berupa biaya pendidikan dan biaya hidup. Sekali lagi Paulus memberi tanggapan positif terhadap rencana Nuh. Ia mengatakan bahwa pemberian beasiswa tersebut nantinya bisa dicatat oleh MURI sebagai pemberian beasiswa lulusan SLTA terbanyak.

Masih mengenai kebijakan di perguruan tinggi, Nuh pun membuat program aksi berupa penyelarasan pendidikan perguruan tinggi dengan dunia kerja. Tujuan dari program tersebut supaya sekolah dapat memotong mata rantai kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan satu dari lima belas program aksi yang dimonitor secara langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (taw/bah)