Dalam running text televisi swasta tersebut isinya hanya tertulis bila Pembantu Rektor I ITS diperiksa Komisi Pemeriksaan Korupsi (KPK). Tidak dijelaskan bahwa Arif hanya diundang sebagai saksi. ”Yang punya perkara PLN, kita hanya sebagai saksi,” jelas Arif yang mengaku bila pemberitaan sepotong tersebut membuat asumsi publik bila dirinya dan ITS melakukan pelanggaran hukum korupsi.

Kasus tersebut, lanjut Arif sebenarnya adalah perkara tindak pidana korupsi outsourcing software Customer Service Management (CMS) yang menjerat mantan GM PLN Distribusi Jawa Hariadi Sudono sebagai tersangka.

Arif dimintai keterangan sebagai saksi karena sebelumnya ITS memang pernah bekerjasama dalam hal proyek penataan database pelanggan pada tahun 2003, namun proyek tersebut diberhentikan sebelum sempat terselesaikan. ”Proyek kerjasama itu dibawa oleh dua dosen saya pada pada tahun 2003,” jelas Arif.

Arif mengaku bahwa ITS sempat tersinggung karena proyek tersebut diputus ditengah jalan. Saat itu, ITS sudah menyelesaikan keenam fungsi software yang disepakati dalam kerjasama. Namun, saat ITS baru mengimplementasikan satu fungsi di lapangan, kerjasama pun dihentikan.

Setelah itu, barulah pihak ketiga yang belakangan ditenggarai sebagai penghasil software CMS melakukan kerjasama dengan PLN Distribusi Jatim dan berujung pada dugaan korupsi yang merugikan negara sebesar 80 Miliar ini.

”Nah, KPK menduga bila software CMS ini ada kemiripan dengan software yang dihasilkan ITS,” jelas Arif yang mengaku hingga kini dua software yang dihasilkan ITS dan pihak ketiga ini sedang di uji di Universitas Indonesia untuk dilihat kemiripannya.

Dalam keterangannya pada ITS Online, Arif mengatakan bila sivitas tak perlu panik pada pemberitaan ini dan percaya bila ITS tak melanggar hukum dalam proyek kerjasama dengan PLN. ”Saya harap sivitas tak panik. Mohon do’anya agar kasus ini cepat selesai,” tukas Arif. (yud/mtb)